Senin, 22 Juli 2019

Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor

Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor

Pertanyaan

Saya penerima beasiswa di salah satu universitas swasta di Depok. Kasus saya adalah saya didrop out karena melewati batas masa waktu belajar. Akan tetapi cara kampus menyampaikan keputusan drop out hanya lewat handphone. Tidak ada SP 1 atau SP 2 terlebih dulu. Saya tidak bisa mengambil hak-hak saya. Tidak ada SK resmi dari kampus sampai sekarang. Apa saya bisa menggugat kampus? Terima kasih.  

Intisari Jawaban

 
Kewenangan menyelenggarakan pendidikan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian masa studi diatur oleh Peraturan Akademik masing-masing perguruan tinggi.
 
Seorang mahasiswa dapat diberhentikan studinya atau drop out oleh Perguruan Tinggi dengan peringatan atau tanpa peringatan sebelumnya karena masa studi habis dan diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi sedangkan mengenai bentuk penetapan putus studi menjadi kewajiban Pimpinan Universitas untuk mengeluarkan surat keputusan putus studi atas usulan fakultas.
 
Mahasiswa dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan tentang putus studi yang tidak dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang bersangkutan (Rektor) dengan merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan perubahannya.
 
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.
 
 

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua