Senin, 15 April 2019

Hak Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Hak Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

Pertanyaan

Apa hukumnya bagi orang yang melecehkan hak penyandang disabilitas? Apakah jika TV tidak memfasilitasi hak tuna rungu untuk bahasa isyarat bisa dianggap melanggar hak penyadang diabilitas dalam memperoleh informasi? Atau jika tidak memberikan tempat duduk di transportasi umum dapat dikatakan melecehkan hak mereka, kalau tuna rungu kan tidak terlihat cacat?

Intisari Jawaban

Tuna rungu menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas termasuk pada jenis Penyandang Disabilitas Sensorik. Tuna rungu adalah orang dengan hambatan dalam pendengaran baik secara permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, tuna rungu memiliki hambatan dalam berbicara.
 
Memang benar bahwa penyandang disabilitas tuna rungu berhak untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas diperuntukkan bagi tuna rungu dengan sebuah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (“SIBI’). Hadirnya bahasa SIBI juga tidak terlepas dari hak tuna rungu untuk mendapatkan informasi, termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari televisi. Tetapi tidak terdapat aturan yang secera eksplisit mewajibkan penggunaan bahasa SIBI di dalam sebuah program acara di televisi.
 
Apakah tidak menyediakan bahasa isyarat melanggar hak penyandang diasabilitas tuna rungu? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua