Kamis, 07 Pebruari 2019
Jerat Pidana Jika Memotong Rambut Anggota Keluarga Secara Paksa
Pertanyaan :

Jerat Pidana Jika Memotong Rambut Anggota Keluarga Secara Paksa

Bagaimana dari sisi hukum pidana jika kita sebagai anggota keluarga memberikan hukuman jera kepada saudara yang melakukan perbuatan memalukan (seperti zina, hamil di luar nikah, dll.) dengan cara memotong rambut secara paksa atau menasehatinya dengan cara keras dengan menampar? Tujuannya supaya jera karena sudah pernah diperingatkan sebelumnya, terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Melakukan perbuatan kekerasan fisik/psikis terhadap saudara/anggota keluarga adalah salah di mata hukum dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku, walaupun tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi ‘pelajaran’ kepada saudara/anggota keluarga.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Sangat disayangkan Anda tidak menyebutkan usia saudara Anda yang mendapatkan perlakuan kasar tersebut, apakah di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun. Pencantuman usia tersebut menjadi penting karena terdapat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang belum berusia 18 tahun. Maka dari itu, kami akan menjelaskan dari kedua kategori umur tersebut sebagai berikut:
 
Apabila Korban Berusia di Bawah 18 Tahun (Anak)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”) memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[1]  Jika saudara Anda tersebut belum berusia 18 (delapan belas tahun), maka ia dikategorikan sebagai anak dan secara otomatis ia berada di bawah perlindungan payung hukum UU Perlindungan Anak dan perubahannya.
 
Tindakan Anda dan anggota keluarga lainnya berupa menampar anak dan menggunting rambut anak secara paksa dikategorikan sebagai “tindakan kekerasan” yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[2] Jika Anda dan keluarga menampar dan menggunting rambut anak secara paksa, sudah barang tentu kedua tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikis bagi anak, anak akan merasa sakit dan merasa tertekan secara psikis.
 
Lalu, apakah anggota keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana?
Dalam Pasal 1 angka 3 UU 35/2014 telah didefinisikan mengenai keluarga sebagai berikut:
 
Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 
Kemudian, Pasal 76C UU 35/2014 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:
 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
 
Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU 35/2014 sebagai berikut :
 
  1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
 
Melihat penjelasan dari pertanyaan Anda, apabila perbuatan yang dilakukan adalah melakukan pemotongan rambut secara paksa dan melakukan penamparan, menurut Pasal 80 ayat (1) UU 35/2014, Anda dan anggota keluarga lainnya diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (bulan) dan dikenakan denda paling banyak Rp72 juta, bahkan jika tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri ancaman pidananya akan ditambahkan sepertiga.[3]
 
Apabila Korban Berusia di Atas 18 Tahun
Oleh karena dalam pertanyaan Anda terdapat kalimat “kita sebagai anggota keluarga memberikan hukuman jera kepada saudara …….” maka kami akan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang membatasi ruang lingkup keluarga berikut:
 
Pasal 2 ayat (1) UU KDRT
Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
  1. suami, isteri, dan anak;
  2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Anda sebagai saudara serta anggota keluarga lainnya yang Anda maksud (ayah, ibu, ataupun keluarga lainnya yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) UU KDRT) termasuk dalam lingkup keluarga yang dimaksud dalam UU KDRT tersebut.
 
Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 5 UU KDRT menjelaskan sebagai berikut: 
 
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
  1. kekerasan fisik;
  2. kekerasan psikis;
  3. kekerasan seksual; atau
  4. penelantaran rumah tangga.
 
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU KDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[4] Sedangkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b UU KDRT merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[5]
 
Melihat pengertian kekerasan fisik dan psikis tersebut, maka jelas perbuatan Anda dan anggota keluarga lainnya dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik maupun psikis. Sebab perbuatan menampar pasti mengakibatkan rasa sakit, begitupun perbuatan menggunting rambut secara paksa yang tentunya kedua perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa takut, kehilangan percaya diri, dan penderitaan psikis lainnya.
 
Lalu, apa sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan dalam keluarga?
Perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan fisik dan psikis dapat dipidana dengan ketentuan sebagai berikut:
 
Pasal 44 ayat (1) UU KDRT
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 
Pasal 45 ayat ayat (1)
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
                            
Kami menyarakankan apabila ingin memperingatkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan, sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang bersifat kekeluargaan dan membangun, bukan dengan kekerasan karena setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 1 angka 1 UU 35/2014
[2] Pasal 1 angka 16 UU 35/2014
[3] Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 angka 4 UU 35/2014).
[4] Pasal 6 UU KDRT
[5] Pasal 7 UU KDRT



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua