Jumat, 25 Januari 2019

Bisakah Orang yang Masuk DPO Melaporkan Tindak Pidana Lain yang Dialaminya?

Bisakah Orang yang Masuk DPO Melaporkan Tindak Pidana Lain yang Dialaminya?

Pertanyaan

Apakah seseorang yg telah ditetapkan sebagai tersangka yang masuk dalam DPO oleh salah satu polres dapat membuat laporan telah terjadi tindak pidana penganiayaan kepada dirinya ke polres yang lain?

Intisari Jawaban

Seseorang dikatakan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apabila ia sebagai tersangka telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, oleh sebab itu maka ia dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian Orang dan polisi berhak untuk menangkapnya.
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban berhak untuk melaporkan peristiwa pidana pada pihak berwenang termasuk orang yang masuk dalam DPO. Polisi tetap harus menerima laporan dari tersangka DPO tersebut (dalam hal ini peristiwa pidana penganiayaan yang dialaminya).
Tetapi perlu diingat bahwa jika seseorang tersangka yang masuk dalam DPO, kemudian ia mendatangi kantor polisi (dalam hal ini melaporkan suatu tindak pidana yang ia alami), maka ia dapat dikatakan telah menyerahkan diri dan polisi berhak menangkapnya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua