Jumat, 08 Pebruari 2019
Tugas dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Pertanyaan :

Tugas dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Apakah tugas BNPB diatur dalam peraturan di Indonesia? Tolong rincikan apa saja tugasnya.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antaranya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.
 
Mengenai perincian tugas selengkapnya, dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Pertama-tama kami perjelas terlebih dahulu bahwa yang dimaksud “BNPB” dalam pertanyaan Anda adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 
Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial)[1] membentuk BNPB yang merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri, sebagaimana diatur oleh Pasal 5 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (“UU 24/2007”).
 
Sebagai ketentuan lebih lanjutnya, telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“Perpres 1/2019”) pada tanggal 8 Januari 2019 yang mencabut keberlakuan dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 
Kedudukan
BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[2] BNPB dipimpin oleh seorang Kepala BNPB sebagai pimpinan BNPB yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BNPB.[3]
 
Tugas
Selain dijelaskan dalam Pasal 12 UU 24/2007, tugas dari BNPB juga dijewantahkan dalam Pasal 3 Perpres 1/2019 sebagai berikut:
  1. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
  2. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
  4. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  5. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
  6. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  8. menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.
 
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, BNPB menyelenggarakan fungsi:[4]
  1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
  2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
 
Apabila terjadi bencana nasional, BNPB melaksanakan fungsi komando dalam penanganan status keadaan darurat bencana dan keadaan tertentu.[5]
 
Info selengkapnya mengenai BNPB, tugas, fungsi serta program terkininya Anda dapat kunjungi laman https://bnpb.go.id/.
 
Susunan Organisasi
BNPB terdiri atas:[6]
  1. Kepala, mempunyai tugas memimpin BNPB dalam menjalankan tugas dan fungsi BNPB.[7]
Kepada diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau profesional.[8]
  1. Unsur pengarah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.[9]
    • Tugas: memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.[10]
    • Fungsi: perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.[11]
  2. Unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.[12]
    • Tugas: melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana.[13]
    • Fungsi: koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, komando penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.[14]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
https://bnpb.go.id/ , diakses Jumat, 8 Februari 2019, pukul 10.06 WIB.
 

[1] Penjelasan Pasal 5 UU 24/2007
[2] Pasal 2 ayat (1) Perpres 1/2019
[3] Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 2 Perpres 1/2019
[4] Pasal 13 UU 24/2007 jo. Pasal 4 Perpres 1/2019
[5] Pasal 5 Perpres 1/2019
[6] Pasal 11 UU 24/2007 jo. Pasal 7 Perpres 1/2019
[7] Pasal 8 Perpres 1/2019
[8] Pasal 63 Perpres 1/2019
[9] Pasal 9 Perpres 1/2019
[10] Pasal 10 Perpres 1/2019
[11] Pasal 11 Perpres 1/2019
[12] Pasal 14 Perpres 1/2019
[13] Pasal 15 Perpres 1/2019
[14] Pasal 17 Perpres 1/2019



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua