Kamis, 21 February 2019
Alih Status PMDN Menjadi PMA karena Pembelian Saham oleh WNA
Pertanyaan :

Alih Status PMDN Menjadi PMA karena Pembelian Saham oleh WNA

Apakah boleh seorang asing membeli saham perusahaan yang statusnya perusahaan penanaman modal dalam negeri tanpa berubahnya status perusahaan menjadi penanaman modal asing? Kalau boleh, syarat untuk menjadi pemegang saham perusahaan PMDN tersebut apa?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Tidak boleh. Pembelian saham perusahaan penanaman modal dalam negeri (“PMDN”) oleh perseorangan warga negara asing akan mengakibatkan perubahan status perusahaan menjadi penanaman modal asing (“PMA”) dan munculnya kewajiban pelaporan atas perubahan status atau jenis kegiatan penanaman modal tersebut.
 
Lebih lanjut, dengan beralihnya status perusahaan menjadi PMA, maka perlu diperhatikan batasan kepemilikan asing sesuai bidang usaha perusahaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 
Lalu, adakah aturan tentang persyaratan untuk menjadi pemegang saham? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Penanaman Modal Asing
Setiap kegiatan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia, harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU 25/2007”). Perseorangan warga negara asing dikategorikan sebagai penanam modal asing, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU 25/2007, sebagai berikut:
 
Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
 
Sehubungan dengan kegiatan penanaman modal, UU 25/2007 mengatur ketentuan mengenai jenis kegiatan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, diklasifikasikan sebagai jenis kegiatan penanaman modal asing (“PMA”) menurut Pasal 1 angka 3 UU 25/2007, sebagai berikut:
 
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
 
Rezim Perizinan Online Single Submission
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diatur melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”).
 
Setiap perizinan kegiatan usaha oleh pelaku usaha perseorangan maupun non perseorangan, harus dilaksanakan melalui platform Online Single Submission (“OSS”). Termasuk di dalamnya mengenai pendaftaran pelaku usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) PP 24/2018 berikut:
 
Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapat akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  1. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  2. bidang usaha;
  3. jenis penanaman modal;
  4. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
  5. lokasi penanaman modal;
  6. besaran rencana penanaman modal;
  7. rencana penggunaan tenaga kerja;
  8. nomor kontak badan usaha;
  9. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
  10. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
  11. NIK penanggung usaha dan/atau kegiatan.
 
Penyelenggaraan pendaftaran melalui sistem OSS lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 76/2018”). Dalam Permendag 76/2018 pelaku usaha diwajibkan untuk selalu memperbaharui data yang didaftarkan melalui sistem OSS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Permendag 76/2018 berikut:
 
Setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.
 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
Sebagai informasi tambahan, setiap pelaku usaha dalam bentuk perseoran terbatas tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”).
 
UU 40/2007 mengatur hal-hal minimal yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU 40/2007 berikut:
 
Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  1. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  4. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
  6. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  8. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  9. tata cara pengangkatan, penggantian pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 
Pada praktiknya, setiap anggaran dasar perseroan akan mencantumkan status perseroan apabila perseroan didirikan menggunakan ketentuan penanaman modal, baik menggunakan modal dalam negeri ataupun modal asing.
 
Lebih lanjut, setiap perubahan anggaran dasar tersebut wajib mendapat persetujuan atau wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 UU 40/2007.
 
Persyaratan Pemegang Saham
Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menyebutkan secara khusus persyaratan untuk menjadi pemegang saham baik dalam kegiatan penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing. Namun, setiap perseroan memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dalam anggaran dasarnya sepanjang ketentuan pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, UU 40/2007 menyebutkan hal yang dilarang untuk diatur dalam anggaran dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UU 40/2007, sebagai berikut:
 
Anggaran dasar tidak boleh memuat:
  1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
  2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
 
Sehingga untuk memastikan persyaratan agar dapat menjadi pemagang saham dapat dilihat lebih lanjut pada anggaran dasar perseroan terkait.
 
Namun perlu diperhatikan, bahwa pembelian saham oleh orang asing pada perusahaan PMDN yang mengakibatkan perubahaan status tersebut, menjadikan perseroan juga tunduk pada batasan kepemilikan asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres 44/2016”).
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda, pembelian saham perusahan dengan status penanaman modal dalam negeri (“PMDN”) oleh perseorangan warga negara asing akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan tersebut untuk melakukan perubahan status menjadi PMA.
 
Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan persyaratan untuk dapat menjadi pemegang saham pada perusahaan berstatus PMDN ataupun PMA. Namun, hal tersebut mungkin diatur lebih lanjut secara khusus oleh masing-masing perusahaan melalui anggaran dasar.
 
Sebagai catatan, pembelian saham perusahaan PMDN oleh perseorangan warga negara asing akan menjadikan perusahaan tersebut harus tunduk pada batasan kepemilikan asing dalam Perpres 44/2016.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua