Standar Layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri Migas

Bacaan 13 Menit
Standar Layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri Migas
Pertanyaan

Mohon bantuannya terkait daftar peraturan perundangan yang mengatur tentang Standar Sarana Pelayanan Kesehatan & Keselamatan Kerja di Industri Migas. Berdasarkan PP No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian & Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Bab XIII Pasal 41 disebutkan bahwa:

  1. Pada tempat yang ditentukan dalam tempat pemurnian dan pengolahan harus tersedia petugas dan tempat yang memenuhi syarat untuk keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan, dilengkapi dengan obat dan peralatan yang cukup termasuk mobil ambulans yang berada dalam keadaan siap digunakan.
  2. Pada tempat-tempat tertentu harus disediakan alat-alat dan obat untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan termasuk alat untuk mengangkut korban kecelakaan".

 

Selain PP tersebut, apakah ada peraturan perundangan lainnya baik PP maupun Permen dan sebagainya yang menyatakan tentang standar layanan kesehatan & keselamatan kerja untuk industri Migas? Apakah dengan demikian berarti untuk sektor migas harus ada klinik dalam perusahaan? Apa bedanya antara perizinan klinik di bawah Depkes dan perizinan klinik di bawah Depnakertrans?

Intisari Jawaban
?
Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang Anda tanyakan mengatur mengenai kewajiban menyediakan petugas, tempat, alat-alat, dan obat untuk keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.
?
Aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai standar pelayanan untuk pertolongan pertama ini terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja, bahwa perusahaan wajib menyediakan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja (?P3K?) dan fasilitas P3K di tempat kerja, yang salah satunya adalah menyediakan ruang P3K untuk perusahaan dengan jumlah karyawan tertentu atau dengan potensi bahaya tinggi.
?
Lalu bagaimana dengan perizinannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
?