Rabu, 20 Pebruari 2019

Standar Layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri Migas

Standar Layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Industri Migas

Pertanyaan

Mohon bantuannya terkait daftar peraturan perundangan yang mengatur tentang Standar Sarana Pelayanan Kesehatan & Keselamatan Kerja di Industri Migas. Berdasarkan PP No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian & Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Bab XIII Pasal 41 disebutkan bahwa: Pada tempat yang ditentukan dalam tempat pemurnian dan pengolahan harus tersedia petugas dan tempat yang memenuhi syarat untuk keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan, dilengkapi dengan obat dan peralatan yang cukup termasuk mobil ambulans yang berada dalam keadaan siap digunakan. Pada tempat-tempat tertentu harus disediakan alat-alat dan obat untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan termasuk alat untuk mengangkut korban kecelakaan".   Selain PP tersebut, apakah ada peraturan perundangan lainnya baik PP maupun Permen dan sebagainya yang menyatakan tentang standar layanan kesehatan & keselamatan kerja untuk industri Migas? Apakah dengan demikian berarti untuk sektor migas harus ada klinik dalam perusahaan? Apa bedanya antara perizinan klinik di bawah Depkes dan perizinan klinik di bawah Depnakertrans?

Intisari Jawaban

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang Anda tanyakan mengatur mengenai kewajiban menyediakan petugas, tempat, alat-alat, dan obat untuk keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.
Aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai standar pelayanan untuk pertolongan pertama ini terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja, bahwa perusahaan wajib menyediakan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja (P3K) dan fasilitas P3K di tempat kerja, yang salah satunya adalah menyediakan ruang P3K untuk perusahaan dengan jumlah karyawan tertentu atau dengan potensi bahaya tinggi.
Lalu bagaimana dengan perizinannya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua