Jumat, 15 Maret 2019
Izin Penggunaan Bahan untuk Produk Elektronik
Pertanyaan :

Izin Penggunaan Bahan untuk Produk Elektronik

Saya akan membuat sebuah produk. Misal produk elektronik. Itu semua pasti kan membutuhkan bahan semacam kabel, lampu, dll. Pertanyaannya apakah saya harus minta izin sama pemilik-pemilik atau pemegang hak cipta dari bahan tersebut seperti kabel, lampu, dll untuk digunakan di produk saya? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Bahan untuk produk elektronik yang Anda sebut (kabel, lampu, dan lain-lain) tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 
Akan tetapi, jika berkaitan dengan produk elektronik yang sangat erat kaitannya dengan bidang teknologi, maka kami sarankan Anda memahami terlebih dahulu perihal paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda di atas, mari kita lihat definisi dari ciptaan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC"). Dalam Pasal 1 angka 3 UUHC secara tegas dinyatakan sebagai berikut:
 
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
 
Sedangkan yang termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC, meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  7. karya seni terapan;
  8. karya arsitektur;
  9. peta;
  10. karya seni batik atau seni motif lain;
  11. karya fotografi;
  12. potret;
  13. karya sinematografi;
  14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  16. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
  17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
  18. permainan video; dan
  19. program komputer.
 
Jika melihat daftar ciptaan yang dilindungi tadi, bahan untuk membuat produk elektronik yang Anda sebut di atas tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Meskipun demikian, kami akan mengajak Anda untuk melihat syarat dari perlindungan hak cipta.
 
Syarat perlindungan hak cipta ada dua, yaitu:
  1. Fixation
Ciptaan adalah kesatuan yang nyata sehingga dapat diperbanyak dan diumumkan.
  1. Originality
Keaslian ini berkaitan dengan asal-usul.
 
Jadi, suatu ciptaan yang dihasilkan, agar mendapat perlindungan hak cipta wajib memenuhi syarat tersebut di atas. Hal ini tercermin dalam definisi dari hak cipta itu sendiri yang diatur pada Pasal 1 angka 1 UUHC, yaitu:
 
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Pertanyaan Anda mengenai ‘bahan semacam kabel, lampu yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk’, jika kami bahasakan kembali agar lebih terkait dengan hak cipta menjadi ‘apabila suatu ciptaan diwujudkan dari kumpulan beberapa ciptaan, apakah perlu meminta izin dari pencipta lain’?
 
Jawabannya tentu saja. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah ciptaan berupa karya sinematografi atau film. Sebuah film adalah kumpulan dari ciptaan-ciptaan yang masing-masing ciptaan itu memiliki hak cipta independen. Seorang produser film akan wajib mendapatkan izin dari setiap ciptaan yang dipakainya untuk mewujudkan film itu menjadi suatu kesatuan yang berwujud nyata. Contoh ciptaan yang ada dalam suatu karya sinematografi adalah: script/skenario, lagu, musik, dan lain-lain.
 
Akan tetapi, jika berkaitan dengan produk elektronik yang sangat erat kaitannya dengan bidang teknologi, maka kami sarankan Anda memahami terlebih dahulu perihal paten. Paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) didefinisikan sebagai berikut:
 
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 
Apabila bahan semacam kabel dan lampu yang Anda maksud bukanlah public domain, melainkan hak atas paten tersebut dimiliki oleh orang lain, maka Anda harus mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang paten tersebut. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.[1]
 
Sebagai informasi tambahan, simak artikel Seluk Beluk Paten.
 
Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 1 angka 11 UU Paten



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua