Senin, 25 Pebruari 2019
Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?
Pertanyaan :

Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?

Saya ingin mengembangkan bisnis dan membutuhkan pendapat hukum mengenai resiko bisnis, tapi saya ingin meminta pendapat dari pejabat pemerintah (dalam hal ini Jaksa). Dapatkah saya meminta Legal Opinion kepada Kejaksaaan? Adakah dasarnya?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Meskipun peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pemberian legal opinion oleh kejaksaan (jaksa), namun hal tersebut dimungkinkan dilakukan oleh jaksa sebagai bentuk dari pelayanan hukum kepada masyarakat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Organisasi Kejaksaan dan Tugasnya
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”).
 
Perlu dipahami bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional kejaksaan, yaitu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1]
 
Kejaksaan terdiri dari:[2]
  1. Kejaksaan Agung;
  2. Kejaksaan Tinggi;
  3. Kejaksaan Negeri.
 
Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:[3]
  1. Jaksa Agung;
  2. Wakil Jaksa Agung;
  3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
  4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
  5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
  6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
  7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (“TUN”);
  8. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
  9. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  10. Staf Ahli;
  11. Pusat.
 
Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, secara ekplisit peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai pemberian legal opinion oleh kejaksaan (jaksa), namun jaksa dimungkinkan untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) kepada masyarakat, hal ini sebagai bentuk dari pelayanan hukum kepada masyarakat. Ditinjau dari tugas dan wewenangnya jaksa yang berwenang memberikan pendapat hukum tersebut adalah Jaksa agung muda bidang perdata dan TUN. Berikut penjelasannya:
 
Jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada jaksa agung. Jaksa agung muda bidang perdata dan TUN dipimpin oleh jaksa agung muda perdata dan TUN.[4]
 
Jaksa agung muda bidang perdata dan TUN mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.[5]
 
Lingkup bidang perdata dan TUN meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (“BUMN/BUMND”) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.[6]
 
Jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara terdiri atas:[7]
  1. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  2. Direktorat Perdata;
  3. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak; dan
  4. Direktorat Tata Usaha Negara.
 
Direktorat Perdata terdiri atas:[8]
a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
b. Subdirektorat Bantuan Hukum; dan
c. Subbagian Tata Usaha.
 
Subdirektorat pelayanan hukum tersebut mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan pertimbangan hukum kepada Lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di bidang keperdataan.[9] Subdirektorat pelayanan hukum menyelenggarakan fungsi:[10]
  1. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam bidang perdata;
  2. penelitian dan penelaahan terhadap laporan pengaduan dan informasi yang menyangkut pelayanan dan pertimbangan hukum dalam masalah perdata;
  3. penyiapan bahan atau pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat dan pertimbangan hukum baik diminta atau tidak diminta kepada Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang menyangkut masalah perdata;
  4. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum mengenai masalah perdata;
  5. melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian dalam bidang perdata kepada Kejaksaan di daerah.
 
Hal senanda juga disampaikan oleh Dewi Savitri Reni, Partner SSEK Law Firm yang disampaikan pada “Pelatihan Hukumonline : Membedah Aspek Hukum Dalam Usaha Patungan (Joint Venture Agreement)”, bahwa pada praktiknya masyarakat bisa meminta Legal Opinion (“LO”) dari Kejaksaan. Apalagi terkait dengan perizinan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semisal seseorang (pihak swasta) mengadakan usaha patungan (joint venture) dengan BUMN. Guna mengantisipasi resiko tindak pidana korupsi. Hendaknya pihak swasta tersebut meminta LO dari instansi terkait, contohnya kejaksaan. Hal ini jika terjadi resiko hukum di kemudian hari, pihak swasta tersebut tidak serta merta disalahkan dan memiliki legal standing terhadap langkah yang telah dilakukan.
 
Informasi selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Catatan:
Pendapat Dewi Savitri Reni, S.H., LL.M., Partner SSEK Law Firm, disampaikan dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Membedah Aspek Hukum Dalam Usaha Patungan (Joint Venture Agreement), Rabu 20 Februari 2019.
 

[1] Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan
[3] Pasal 5 Perpres 38/2010
[4] Pasal 23 Perpres 38/2010
[5] Pasal 24 ayat (1) Perpres 38/2010
[6] Pasal 24 ayat (2) Perpres 38/2010
[7] Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-18/A/J.A/07/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (“Perja 18/2014”)
[9] Pasal 310 Perja 09/2011
[10] Pasal 311 Perja 09/2011



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua