Jumat, 29 Maret 2019

Sanksi Jika Anggota Kepolisian Melakukan Perkosaan

Sanksi Jika Anggota Kepolisian Melakukan Perkosaan

Pertanyaan

Apakah bisa seorang polisi yang masa ikatan dinasnya diperkarakan atau bahkan diberhentikan karena tidak mau bertanggung jawab telah merusak keperawanan pacarnya?

Intisari Jawaban

Jika pasangan kekasih yang telah berusia dewasa melakukan hubungan suami istri yang didasari dengan suka sama suka, maka pihak laki-laki tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya merusak keperawanan si wanita. Lain hal apabila perbuatan tersebut dilakukan secara paksa, maka dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam hal pihak laki-laki tersebut merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka ia harus menjalani persidangan di lingkungan peradilan umum, dan apabila ia telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht), maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya di Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua