Selasa, 12 Maret 2019
Pertanggungjawaban dan Investigasi Apabila Kereta Api Terguling
Pertanyaan :

Pertanggungjawaban dan Investigasi Apabila Kereta Api Terguling

Saya korban kecelakaan kereta api yang terguling, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah bisa dilakukan investigasi? Apakah masyarakat bisa melihat hasil investigasinya? Terima kasih.
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Hal yang penting adalah harus dilihat terlebih dahulu, kecelakaan kereta api yang Anda alami disebabkan oleh apa, karena hal itulah yang dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian ataukah Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
 
Namun terhadap Anda sebagai pengguna jasa, maka yang bertanggung jawab secara langsung adalah Penyelenggara Sarana Perkeretaapian. Selain itu, dimungkinkan untuk dilakukan investigasi atas kecelakaan kereta api (terguling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.
 
Mengenai apakah masyarakat bisa melihat hasil investigasinya, lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Keselamatan dan Keamanan Penyelenggaraan Perkeretaapian
Sebelum menjawab pokok pertanyaan, perlu dipahami dulu beberapa definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (“UU Perkeretaapian”) di bawah ini:
  1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.[1]
  2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.[2]
  3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.[3]
  4. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.[4]
 
Selanjutnya, perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.[5]
 
Yang dimaksud dengan “selamat” adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor internal. Sementara yang dimaksud dengan “aman” adalah terhindarnya perjalanan kereta api dari kecelakaan akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia.[6]
 
Apabila Terjadi Kecelakaan Kereta Api
Hal yang penting adalah harus dilihat terlebih dahulu, kecelakaan kereta api yang Anda alami disebabkan oleh apa, karena hal itulah yang dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, apakah Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian ataukah Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
 
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Sementara Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.[7]
 
Namun sepanjang penelusuran kami, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pengguna jasa, tetapi hanya kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, pihak ketiga,[8] dan petugas prasarana perkeretaapian sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 87 UU Perkeretaapian.
 
Apabila pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian dan/atau terjadi keadaan memaksa (force majeur), maka Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab.[9]
 
Tanggung Jawab Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
Sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Perkeretaapian bahwa Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan, sebagai berikut:
 
  1. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian bertanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
  2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati.
  3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.
  4. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka, atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
 
Bentuk pertanggungjawaban adalah pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia.[10]
 
Yang perlu diperhatikan lagi bahwa batas waktu tanggung jawab penyelenggara sarana perkeretaapian adalah dipenuhinya kewajiban penyelenggara sarana perkeretaapian memberikan ganti kerugian, biaya pengobatan, dan santunan paling lama 1 (satu) bulan sejak kejadian. Selain itu, pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka, dan keluarga pengguna jasa yang meninggal dunia harus memberitahukan kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian paling lama 12 (dua belas) jam terhitung sejak kejadian.[11]
 
Penanganan Kecelakaan Kereta Api
Dalam hal terjadi kecelakaan kereta api, pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut:[12]
  1. mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
  2. menangani korban kecelakaan;
  3. memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan;
  4. melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota;
  5. mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat;
  6. segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan
  7. mengurus klaim asuransi korban kecelakaan.
 
Investigasi atas Kecelakaan Kereta Api
Pada dasarnya, Pasal 175 ayat (1) UU Perkeretaapian telah mengamanatkan untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api. Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan membentuk/menugaskan suatu badan.[13]
 
Hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api yang dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian serta dapat diumumkan kepada publik.[14]
 
Oleh karena Anda menanyakan perihal investigasi, maka pengaturannya dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (“PP 62/2013”).
 
Investigasi Kecelakaan Transportasi (“Investigasi”) adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.[15]
 
Dalam Pasal 2 PP 62/2013 dijelaskan bahwa Investigasi diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  1. tidak untuk mencari kesalahan (no blame);
  2. tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (no judicial); dan
  3. tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (no liability).
 
Pelaksanaan Investigasi dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (“KNKT”).[16]
 
Pelaksanaan Investigasi salah satunya dilakukan terhadap kecelakaan kereta api yang terdiri atas:[17]
  1. tabrakan antar kereta api;
  2. kereta api terguling;
  3. kereta api anjlok; dan/atau
  4. kereta api terbakar.
 
Dalam Pasal 12 PP 62/2013 dijelaskan mengenai kriteria kecelakaan kereta api yang wajib dilakukan Investigasi oleh KNKT yaitu kecelakaan yang mengakibatkan:
  1. korban jiwa; dan/atau
  2. kerusakan atau tidak dapat beroperasinya kereta api yang mengakibatkan rintang jalan selama lebih dari 6 (enam) jam untuk 2 (dua) arah.
 
Hasil kerja tim investigasi dibuat dalam bentuk laporan invenstigasi. Untuk kecelakaan kereta api, laporan tersebut terdiri atas laporan awal (preliminary report) dan laporan akhir (final report).[18]
 
Menjadi perhatian bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan seluruh proses Investigasi sampai dengan laporan Investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan.[19]
 
Menjawab pertanyaan terakhir Anda, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) PP 62/2013 bahwa informasi mengenai Investigasi didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Perkeretaapian
[2] Pasal 1 angka 2 UU Perkeretaapian
[3] Pasal 1 angka 3 UU Perkeretaapian
[4] Pasal 1 angka 12 UU Perkeretaapian
[5] Pasal 3 UU Perkeretaapian
[6] Penjelasan Pasal 3 UU Perkeretaapian
[7] Pasal 1 angka 16 dan angka 17 UU Perkeretaapian
[8] Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak-pihak selain Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pengguna jasa (Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Perkeretaapian)
[9] Pasal 88 dan Penjelasan Pasal 88 huruf b UU Perkeretaapian
[10] Penjelasan Pasal 157 ayat (1) UU Perkeretaapian
[11] Penjelasan Pasal 157 ayat (2) UU Perkeretaapian
[12] Pasal 125 UU Perkeretaapian
[13] Pasal 175 ayat (2) UU Perkeretaapian
[14] Pasal 175 ayat (3) UU Perkeretaapian
[15] Pasal 1 angka 1 PP 62/2013
[16] Pasal 4 PP 62/2013
[17] Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 PP 62/2013
[18] Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) PP 62/2013
[19] Pasal 48 PP 62/2013



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua