Jumat, 15 March 2019
Dapatkah Orang Asing Menjadi Penerjemah Tersumpah?
Pertanyaan :

Dapatkah Orang Asing Menjadi Penerjemah Tersumpah?

Orang asing/ native speaker pasti menguasai bahasa kelahirannya. Dapatkah orang asing menjadi penerjemah tersumpah di Indonesia?
Punya pertanyaan lain ?
Silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Jawaban :
Intisari :
 
 
Untuk menjadi Penerjemah Tersumpah, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berkewarganegaraan Indonesia.
 
Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (“WNI”).
 
Jadi, jika orang asing (native speaker) yang Anda maksud berkewarganegaraan asing (“WNA”), maka ia tidak dapat menjadi Penerjemah Tersumpah. Tetapi, jika orang asing yang Anda maksud telah berkewarganegaraan Indonesia (dalam arti disahkan dengan undang-undang sebagai WNI), maka ia dapat saja menjadi Penerjemah Tersumpah sepanjang memenuhi syarat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Definisi Orang Asing
Native speaker menurut English Oxford Living Dictionaries adalah:
 
A person who has spoken the language in question from earliest childhood.
 
Adapun orang asing menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) ialah orang yang bukan warga negara Indonesia (“WNI”).
 
Sedangkan yang dimaksud dengan WNI menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
 
Berarti dapat disimpulkan orang asing yang Anda maksud adalah orang yang bukan WNI dan memiliki kemampuan bahasa (asing) di tempat orang itu dilahirkan.
 
Penerjemah Tersumpah
Penerjemah Tersumpah menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah (“Permenkumham 29/2016”) adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam melakukan terjemahan, yang telah diangkat sumpah oleh Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM (“Kemenkumham”).
 
Terjemahan adalah hasil alih bahasa, baik tertulis maupun lisan, dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.[1]
 
Dikatakan bahwa setiap orang dapat berprofesi sebagai Penerjemah Tersumpah untuk 1 terjemahan bahasa atau lebih. Penerjemah Tersumpah dalam menjalankan profesinya wajib:[2]
  1. menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. menjunjung tinggi harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. menjunjung tinggi moral dan etika yang berlaku di masyarakat; dan
  4. mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Penerjemah tersumpah harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas hasil terjemahannya dalam menjalankan profesinya.[3]
 
Syarat dan Permohonan untuk Menjadi Penerjemah Tersumpah
Perlu diketahui bahwa untuk dapat diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah, seseorang (pemohon) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[4]
  1. berkewarganegaraan Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
  5. sehat jasmani dan rohani;
  6. telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; dan
  8. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.
 
Dokumen di atas harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:[5]
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. fotokopi sertifikat kelulusan ujian kualifikasi penerjemah yang telah dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi atau pejabat yang berwenang;
  3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  4. asli surat keterangan sehat rohani/jiwa dari dokter atau psikiater rumah sakit pemerintah;
  5. asli surat pernyataan tidak dalam status tersangka, terdakwa, maupun terpidana;
  6. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap;
  7. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
  8. bukti setoran pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM;
  9. keterangan tertulis yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon tentang alamat lengkap korespondensi, telepon dan/atau faksimili yang dapat dihubungi, serta alamat surat elektronik/email; dan
  10. surat kuasa yang ditandatangani oleh pemohon diatas materai, dalam hal permohonan yang disampaikan pemohon melalui kuasanya.
 
Berdasarkan peryaratan tersebut, maka menjawab pertanyaan Anda, untuk menjadi Penerjemah Tersumpah harus berkewarganegaraan Indonesia.
 
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU 12/2006”), yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 
Dalam konteks pertanyaan Anda, jika orang asing (native speaker) yang Anda maksud berkewarganegaraan asing (“WNA”), maka berdasarkan persyaratan di atas, ia tidak dapat menjadi Penerjemah Tersumpah. Tetapi, jika orang asing yang Anda maksud telah berkewarganegaraan Indonesia (dalam arti disahkan dengan undang-undang sebagai WNI), maka ia dapat saja menjadi Penerjemah Tersumpah sepanjang memenuhi syarat.
 
Prosedur Menjadi Penerjemah Tersumpah
  1. Mengajukan Permohonan
Untuk diangkat menjadi penerjemah tersumpah seseorang harus mengajukan permohonan yang diajukan kepada Menkumham. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat identitas pemohon dan jenis bahasa yang akan diterjemahkan.[6]
 
Permohonan diajukan secara tertulis dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh pemohon diatas materai serta melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan untuk diangkat menjadi Penerjemah Tersumpah. Permohonan diajukan kepada Menkumham yang dikenakan biaya yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) yang berlaku pada Kemenkumham.[7]
 
  1. Pemeriksaan Dokumen Persyaratan
Selanjutnya permohonan wajib dilakukan pemeriksaan yang dilakukan paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.[8]
 
Jika setelah diperiksa masih ada kekurangan dokumen persyaratan, maka Menkumham mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lama 30 hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.[9] Lalu, ketika pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka permohonan ditolak.[10]
 
Barulah jika hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan telah lengkap, Menkumham menetapkan dalam keputusan pengangkatan Penerjemah Tersumpah. Keputusan pengangkatan dikenakan biaya yang termasuk PNBP, untuk itu saat mengambil surat keputusan pengangkatan Penerjemah Tersumpah wajib dilakukan oleh pemohon atau kuasanya dengan melampirkan asli surat bukti tanda terima permohonan dan tanda bukti setor pembayaran permohonan.[11]
 
  1. Mengucapkan Janji/Sumpah
Sebelum menjalankan jabatannya, Penerjemah Tersumpah wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Pengambilan sumpah/janji dikenakan biaya PNBP. Pengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Menkumham atau Kepala Kantor Wilayah.[12]
 
Pengucapan sumpah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah diterbitkan.[13]
 
Jika dalam jangka waktu di atas pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan maka keputusan pengangkatan dapat dibatalkan oleh Menkumham, kecuali ada permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji dari Pemohon.[14]
 
Permohonan perpanjangan waktu wajib dilakukan sebelum jangka waktu pengucapan sumpah untuk pertama kali berakhir. Perpanjangan jangka waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal surat permohonan perpanjangan diterima. Apabila dalam jangka waktu perpanjangan belum dilakukan pengambilan sumpah/janji, maka keputusan pengangkatan Penerjemah Tersumpah dinyatakan batal demi hukum.[15]
 
Selanjutnya, pengambilan sumpah/janji wajib dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji yang wajib disampaikan kepada Menkumham dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji.[16]
 
Selain menyampaikan berita acara, Penerjemah Tersumpah juga wajib menyampaikan hal lainnya berikut yaitu:[17]
  1. surat pernyataan telah melaksanakan profesi yang ditandatangani diatas materai yang berlaku; dan
  2. keterangan tertulis mengenai alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, cap/stempel penerjemah tersumpah.
 
  1. Pencatatan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Dirjen AHU”)
Terhadap penerjemah tersumpah yang telah diambil sumpah/janji dicatat dan dicantumkan dalam laman resmi Dirjen AHU Kemenhumham.[18]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
English Oxford Living Dictionaries, diakses pada Jumat 15 Maret 2019, pukul 10.30 WIB.
 

[1] Pasal 1 angka 2 Permenkumham 29/2016
[2] Pasal 2 Permenkumham 29/2016
[3] Pasal 3 Permenkumham 29/2016
[4] Pasal 4 ayat (1) Permenkumham 29/2016
[5] Pasal 4 ayat (2) Permenkumham 29/2016
[6] Pasal 6 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 7 ayat (2) Permenkumham 29/2016
[7] Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 29/2016
[8] Pasal 8 Permenkumham 29/2016
[9] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenkumham 29/2016
[10] Pasal 9 ayat (3) Permenkumham 29/2016
[11] Pasal 10 Permenkumham 29/2016
[12] Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Permenkumham 29/2016
[13] Pasal 12 ayat (1) Permenkumham 29/2016
[14] Pasal 12 ayat (2) Permenkumham 29/2016
[15] Pasal 12 ayat (3), (4) dan (5) Permenkumham 29/2016
[16] Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permenkumham 29/2016
[17] Pasal 13 ayat (3) Permenkumham 29/2016
[18] Pasal 15 Permenkumham 29/2016



Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua