Intisari :
Perlu diketahui bahwa teguran yang disampaikan melalui website tersebut merupakan bentuk teguran tertulis ketiga (setelah sebelumnya ada teguran pertama dan kedua melalui surat) karena Anda sebagai penyelenggara pos yang tidak melaporkan secara tertulis kegiatan penyelenggaraan pos setiap 6 bulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota. Untuk penyelanggara pos yang terkena teguran ketiga tersebut harus segera menyampaikan laporan kegiatan operasional melalui aplikasi pos.ppi.kominfo.go.id disertai surat pernyataan yang menegaskan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan valid sesuai format yang terdapat di aplikasi MEPOSU.p kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Graha PPI Lt. 4, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax. 021– 34832531, 34832532 dan korespondensi ke alamat e-mail: [email protected]. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Izin Penyelenggaraan Pos
Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum menurut Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (“UU 38/2009”).
Pos diselenggarakan oleh penyelenggara pos yang berbentuk badan usaha.
[1] Penyelenggaraan pos yang dilakukan ialah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
[2]
Badan usaha yang menyelenggarakan pos adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. terdiri atas:
[3]badan usaha milik negara;
badan usaha milik daerah;
badan usaha milik swasta; dan
koperasi.
Badan usaha tersebut dapat melakukan kegiatan:
[4]layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
layanan paket;
layanan logistik;
layanan transaksi keuangan; dan
layanan keagenan pos
Sebagai informasi penyelenggara pos wajib menyediakan jaringan pos sesuai dengan izin penyelenggaraannya.
[5]
Badan usaha wajib mendapat izin penyelenggaraan pos dari Menteri Komunikasi dan Informatika.
[6]
OSS atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
[7]
Izin penyelenggaraan pos merupakan izin komersial atau operasional.
[8] Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
[9]
Penting dipahami bahwa untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasional pelaku usaha harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (“NIB”).
[10] NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
[11]
Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah badan usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP.
[12]
Izin penyelenggaraan pos diberikan melalui tahapan sebagai berikut:
[13]Pelaku usaha menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pelaku usaha menyampaikan pernyataan komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan penyelenggaraan pos.
Nantinya izin penyelengaraan pos diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS berdasarkan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 32 jo. Pasal 94 ayat (1) huruf a PP OSS.
Kewajiban Melaporkan Kegiatan
Kemudian mengenai pertanyaan Anda terkait laporan
kegiatan penyelenggaraan pos perlu diketahui bahwa setiap penyelenggara pos wajib melaporkan secara tertulis kegiatannya setiap 6 bulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/walikota.
[14] Laporan tertulisnya memuat:
[15]jenis layanan;
jumlah produksi;
tarif layanan;
pencapaian terhadap Standar Pelayanan;
wilayah operasi; dan
jumlah sumber daya manusia.
Sebagai informasi dalam Pasal 88 ayat (2) Permenkominfo 7/2018 juga diatur bahwa penyelenggara pos juga wajib menyampaikan
laporan penyelenggaraan secara berkala kepada Menteri Komunikasi dan Informatika setiap 1 tahun, yang memuat paling sedikit:
[16]a. jenis layanan;
b. jumlah produksi;
c. tarif layanan;
d. pencapaian terhadap standar layanan;
e. analisis/laporan keuangan;
f. wilayah operasi; dan
g. jumlah sumber daya manusia.
Tetapi untuk laporan penyelenggaraan yang diatur dalam Pasal 88 ayat (2) Permenkominfo 7/2018 di atas tidak disebutkan sanksinya. Maka dari itu kita fokuskan ke laporan kegiatan.
Penyelenggara pos dapat dikenai sanksi administratif apabila tidak melaporkan secara tertulis kegiatannya setiap 6 bulan.
[17] Sanksi administratif diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika kepada penyelenggara pos berupa:
[18]teguran tertulis;
denda; dan/atau
pencabutan izin.
Sanksi teguran tertulis dikenai paling banyak 3 kali untuk jangka waktu masing-masing 30 hari yang disampaikan melalui surat atau website. Untuk teguran pertama dan teguran kedua sanksi teguran tertulis disampaikan melalui surat. Sedangkan untuk teguran ketiga, sanksi teguran tertulis disampaikan melalui website.
[19]
Menjawab pertanyaan Anda, berarti maksud dari sanksi melalui web adalah teguran tertulis ketiga dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk usaha pos Anda, karena Anda tidak menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan pos.
Anda harus segera menyampaikan laporan kegiatan usaha Anda kepada menteri sebelum sanksi teguran tertulis ketiga berakhir jangka waktunya. Jika tidak dilakukan juga, maka menteri dapat mencabut izin usaha Anda setelah jangka waktu teguran tertulis ketiga berakhir waktunya.
[20]
Penyelenggara pos dimaksud diberikan jangka waktu dari tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2019 untuk segera untuk segera menyampaikan laporan kegiatan operasional Semester II Tahun 2018 melalui aplikasi pos.ppi.kominfo.go.id disertai surat pernyataan yang menegaskan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan valid sesuai format yang terdapat di aplikasi MEPOSU.p kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Graha PPI Lt. 4, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat 10110 Telp./Fax. 021– 34832531, 34832532 dan korespondensi ke alamat e-mail:
[email protected].
Maka saran kami, Anda melakukan hal yang sama yakni menyampaikan laporan kegiatan Anda jika memang masih belum melewati jangka waktu terguran tertulis.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 1 angka 2 UU 38/2009
[2] Pasal 1 angka 3 UU 38/2009
[4] Pasal 5 ayat (1) UU 38/2009
[5] Pasal 14 ayat (1) UU 38/2009
[6] Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 1 angka 10 UU 38/2009
[7] Pasal 1 angka 2 Permenkominfo 7/2018
[8] Pasal 5 ayat (4) Permenkominfo 7/2018
[9] Pasal 1 angka 9 PP OSS
[10] Pasal 25 ayat (1) PP OSS
[11] Pasal 1 angka 12 PP OSS
[13] Pasal 9 ayat (10 Permenkominfo 7/2018
[14] Pasal 21 ayat (1) PP 15/2013
[15] Pasal 21 ayat (2) PP 15/2013
[16] Pasal 88 ayat (2) Permenkominfo 7/2018
[17] Pasal 37 ayat (1) PP 15/2013
[18] Pasal 37 ayat (2) dan (3) PP 15/2013
[20] Pasal 40 huruf a dan Pasal 41 PP 15/2013
