Jumat, 17 Mei 2019

Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Keberadaan KPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Pertanyaan

KPK adalah lembaga super body yang didalamnya minimal telah terdapat tiga kekuatan organik penegakan dan pengendalian: fungsi kepolisian, fungsi kejaksaan dan fungsi kehakiman. Oleh karena itu, sebenarnya lembaga ini tidak diperlukan lagi karena sudah melekat dengan ketiga lembaga organik tersebut. Apakah anggapan super body ke KPK tepat?

Intisari Jawaban

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) masih diperlukan sebagai Trigger Mechanism dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Fungsi dan kewenangan KPK juga tidak akan menghambat dan tumpang tindih dengan institusi penegak hukum lain, karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya sudah diatur sedemikian rupa. KPK juga bukan termasuk kategori cabang kekuasaan yudikatif, namun KPK merupakan lembaga independen dan badan-badan yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Serta dengan adanya mekanisme checks and balances system dalam ketatanegaraan, tidak dimungkinkan keberadaan lembaga Super Body, tak terkecuali KPK.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Asisten Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI)                        Fakultas Hukum Universitas Jember
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua