Senin, 20 Mei 2019

Hukumnya Menggunakan Tata Tertib Sidang yang Telah Dibatalkan

Hukumnya Menggunakan Tata Tertib Sidang yang Telah Dibatalkan

Pertanyaan

Saya ingin bertanya tentang masalah antara tatib DPD dengan Putusan MA. Dalam hal ini saya berpandangan bahwa tatib DPD dari dua segi, pertama tatib DPD dapat dibatalkan, kedua tatib DPD batal demi hukum. Segi pertama saya anggap selesai berdasarkan Hak Uji Materiil MA yang dimuat dalam PERMA No. 01 tahun 2011. Kemudian saya melihat bahwa tatib DPD batal demi hukum karena di dalamnya berisi pembatasan masa kepemimpinan selama 2,5 tahun yang dalam hal ini bertentangan dengan UU MD3. Pertanyaan saya, apakah dalam sidang DPD masih diperbolehkan menggunakan tatib tersebut jika kita memandangnya dari segi batal demi hukum?  

Intisari Jawaban

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung terkait Hak Uji Materil Nomor 20P/HUM/2017, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan serta dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 
Tindakan yang tetap mendasarkannya pada peraturan yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jelas terkategori sebagai perbuatan melawan hukum.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua