Selasa, 16 July 2019

Arti Directive Principle of State Policy

Arti Directive Principle of State Policy

Pertanyaan

Apa itu yang dimaksud dengan Directive Principle of State Policy? Apakah prinsip tersebut diterapkan di Indonesia saat ini?

Intisari Jawaban

 
Directive Principle of State Policy merupakan tawaran terhadap pemenuhan hak-hak individu dalam rangka menegakan keadilan sosial tanpa meminggirkan peran aturan hukum. Dengan adanya Directive Principle of State Policy maka timbul penegasan bahwa negara memiliki tugas dan tanggung jawab moral terhadap pemenuhan hak-hak individu melalui kebijakan yang dibuat berdasarkan panduan atau pedoman yang telah ada.
 
Mengingat sifatnya hanya sebagai panduan, tugas negara dalam pemenuhan hak-hak individu tidak berlaku mengikat kepada penyelenggara negara sehingga pengabaian atau pelanggaran yang terjadi tidak bisa ditindak melalui hukum positif.
 
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP. MPA adalahPeneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Dosen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Charles Simabura, SH., MH. adalah Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua