Senin, 22 Juli 2019

Jika ASN Diberhentikan karena Menyalahgunakan Jabatan

Jika ASN Diberhentikan karena Menyalahgunakan Jabatan

Pertanyaan

Ada seorang ASN divonis 1 tahun melanggar Pasal 3 UU Tipikor, dakwaan melakukan korupsi sejumlah 15 juta, dan memalsukan dokumen dan menyalahgunakan jabatan. Saat persidangan, bukti dokumen, kesaksian, dan semua dibantahkan, tapi vonis sudah terjadi dan sudah dijalani. Terbit SK pemecatan dengan tidak hormat, tanpa mendapatkan hak apapun. Pertanyaannya, apakah SK pemecatan tidak hormat tersebut layak diterbitkan tanpa melihat dan mempertimbangkan isi dan subtansi dari putusan vonis pengadilannya, di mana saat persidangan dibuktikan dakwaan semua itu tidak terbukti? Yang terbukti hanya pelanggaran administrasi, karena tidak memberikan laporan tertulis melainkan laporan lisan saja. Masa pensiun masih 2 tahun lagi, tetapi seluruh hak tidak diberikan sejak tanggal penerimaan SK pemberhentian dimaksud. Apakah melanggar atau tidak perihal yang dilakukan oleh pemerintah kepada ASN yg diberhentikan tersebut. Kalau keberatan apa yang harus dilakukan oleh kami, dan apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang bisa kami gugat atau permasalahkan terhadap hak hak kami, terima kasih.

Intisari Jawaban

Aparatur Sipil Negara (“ASN”) yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana yang ada hubunganya dengan jabatan. Sehingga dari putusan pengadilan yang ada, penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat sudah tepat dilakukan oleh pemerintah kepada ASN yang bersangkutan.
 
Jika ASN merasa keberatan, upaya apa yang dapat dilakukan? Penjelasan lebih lanjut klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua