Kamis, 24 Oktober 2019

Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan

Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan

Pertanyaan

Saya bekerja di sebuah perusahan swasta sekaligus sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan tersebut. Saya mendapat kiriman pesan singkat berupa foto selembar kertas fotokopian yang di foto tersebut adalah bukti pelaporan atas nama salah satu mantan karyawan dimana tempat saya bekerja, yang berisi adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh direktur keuangan di perusahaan. Tapi sepertinya pihak perusahaan sendiri tidak merespon kasus tersebut dengan serius. Buktinya terlapor masih bekerja sampai saat ini dan itu bertentangan dengan isi dalam perjanjian kerja bersama kami, bahwa setiap karyawan yang terjerat kasus pidana akan diberhentikan sementara selama proses penyidikan sampai dengan adanya status hukum tetap. Pertanyaannya, apakah kami berhak mendorong perusahaan untuk segera memproses terlapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara unjuk rasa di luar jam kerja? Dan apakah kami berhak memberikan surat berupa teguran keras sesuai fakta yang saya uraikan di atas kepada presiden direktur selaku penanggung jawab perusahaan, dan tembusan ke Disnakertrans, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Daerah bahkan sampai dengan Presiden, dengan harapan kami mendapat dukungan dari pihak-pihak tersebut untuk teguran kami agar segera direspon oleh perusahaan? Dan atas dasar itu, apakah kami bisa dituntut balik dengan kasus pencemaran nama baik? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih.

Intisari Jawaban

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang direksi haruslah menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika memang ditemukan adanya direksi yang telah merugikan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan penggelapan, maka pemegang saham yang paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan/tuntutan ke pengadilan negeri. Selain itu, dewan komisaris dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberhentikan sementara anggota direksi.
 
Serikat pekerja yang hendak mendesak pejabat perusahaan untuk mengambil tindakan dengan demonstrasi tetap perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan demonstrasi. Namun demikian, para penyelenggara demonstrasi perlu berhati-hati dengan kemungkinan jerat pidana atas pencemaran nama baik, jika dugaan penggelapan tidak terbukti.
 
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua