KLINIK

Jumat, 19 July 2019

Hukumnya Mengeluarkan SP 3 Tanpa Bukti Pelanggaran

https://images.hukumonline.com/frontend/lt5b4dc1b842992/lt5b4dc2c5bd526.jpg
Dimas Hutomo, S.H.
Hukum Pidana
Bung Pokrol
Hukumnya Mengeluarkan SP 3 Tanpa Bukti Pelanggaran

Pertanyaan

Perusahaan mengeluarkan SP 3 kepada pekerja dengan tuduhan tidak mengirimkan barang ke distributor senilai 1.2M, di mana pekerja bisa membuktikan bahwa semua PO dari distributor telah dikirimkan sesuai ketersediaan barang produksi hanya saja ada beberapa item barang yang tidak dikirim karena gagal produksi (tidak tersedia) sehingga barang yang terkirim nilainya tidak sebesar 1.2M (hanya kurang lebih sekitar 900jt an). Pertanyaannya apakah perusahaan bisa disebutkan melakukan perbuatan memfitnah pekerja? Dengan terbitnya SP 3 tersebut pekerja diskorsing dan gajinya tidak dibayarkan dan pesangon karena PHK efesiensinya tidak dibayarkan.  

Intisari Jawaban

Pada dasarnya untuk dikatakan sebagai fitnah, perbuatan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).
 
Sehingga tindakan perusahaan yang mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (“SP 3”) meskipun tidak berdasarkan bukti bukan merupakan perbuatan fitnah.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua