Pembatasan Hak Atas Hasil Penjualan Pelapak E-commerce

Bacaan 4 Menit
Pembatasan Hak Atas Hasil Penjualan Pelapak <i>E-commerce</i>
Pertanyaan
Saya adalah seorang penjual/pelapak di sebuah e-commerce. Di e-commerce ini ada aturan bahwa pelapak tidak dapat menggunakan dana hasil penjualannya secara langsung untuk melakukan transaksi lagi dalam bentuk pembelian barang. Contoh: saya menjual barang yang laku seharga Rp1 juta, dana yang saya peroleh itu masuk ke dalam akun saldo penjualan/penghasilan saya. Ketika saya ingin menggunakan saldo tersebut untuk membeli barang lain yang dijual di lapak lain juga ternyata ada kebijakan/aturan dari pengelola lapak bahwa dana/uang hasil keringat saya berjualan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membeli barang. Untuk itu, kami diharuskan melakukan penarikan dana/withdrawal terlebih dahulu dengan dikenakan biaya penarikan/withdrawal sebesar Rp5000 yang mana hal ini tidak pernah diinformasikan kepada saya secara terbuka sebagai pengguna jasa layanan di lapak tersebut. Sebagai komparasi, di lapak e-commerce lain, aturan tersebut tidak ada sehingga sebagai seller saya bisa dan dapat sebebasnya menggunakan dana hasil penjualan saya itu untuk membeli barang kebutuhan saya di lapak lain.
 
Pertanyaannya: 1. Apakah lapak e-commerce memang berhak dan berwenang untuk melarang dan membatasi penggunaan dana/uang hasil penjualan pelapak untuk bertransaksi lebih lanjut dan memaksa para pelapak untuk melakukan penarikan withdrawal terlebih dahulu? Hal ini sudah merugikan para pelapak karena setiap penarikan akan dipotong biaya penarikan; 2. Apa dasar hukumnya lapak e-commerce tersebut membatasi kemerdekaan pelapak untuk membelanjakan uang hasil penjualannya? 3. Apakah hal tersebut tidak melawan UU Perlindungan Konsumen dimana sebagai pelapak/penjual kami dirugikan dengan kebijakan/aturan tersebut. Bukankah dana/uang tersebut adalah hasil jerih payah kami? 4. Apakah pihak pengelola lapak memang berhak untuk mengatur dan membatasi kebebasan para pelapak itu?
Intisari Jawaban
Pada prinsipnya, hubungan pelapak (penjual) dengan pengelola lapak berbasis e-commerce merupakan bentuk hubungan keperdataan berdasarkan perjanjian. Perjanjian menjadi dasar bagi penentuan term and condition hubungan antara pelapak dan pengelola lapak berbasis e-commerce.
 
Selain dalam konteks keperdataan, adanya kondisi yang tidak diinformasikan oleh pengelola lapak kepada pelapak juga masuk ke ranah hukum perlindungan konsumen. Pelapak yang dirugikan atas kondisi tersebut dapat menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya berdasarkan mekanisme keperdataan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.