KLINIK

Selasa, 23 July 2019

Pencabutan SIM sebagai Pidana Tambahan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

https://images.hukumonline.com/frontend/lt5b4dc1b842992/lt5b4dc2c5bd526.jpg
Dimas Hutomo, S.H.
Hukum Pidana
Bung Pokrol
Pencabutan SIM sebagai Pidana Tambahan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanyaan

Paman saya mengendarai mobil dan tidak sengaja menabrak motor, menurut polisi dia lalai. Karena itu paman saya sudah disidang dan sudah dipenjara. Yang mau saya tanyakan, saya baru tahu kalau paman saya tidak bisa punya SIM lagi. Memangnya ada aturan seperti itu?

Intisari Jawaban

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikenal sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda. Setelah seseorang terbukti melakukan tindak pidana lalu lintas karena kelalaian pelaku, tentu sanksi pidananya ialah berupa pidana penjara dan/atau denda. Namun lama pidananya dan besaran denda tergantung pada akibat yang dilakukan oleh pelaku, berupa:
  1. menyebabkan kerusakan kendaraan;
  2. korban mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan;
  3. korban mengalami luka berat; dan
  4. korban meninggal dunia.
 
Selain sanksi pidana di atas, seseorang dapat pula dijatuhkan pidana tambahan. Pidana tambahan itu dapat berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau juga ganti kerugian yang disebutkan dalam Putusan.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga pada 2014 dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua