Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh

Bacaan 7 Menit
Kekuatan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh
Pertanyaan

Di aceh gampong (desa) diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar warga, mulai dari pertengkaran antar warga, permasalahan keluarga, warisan, dan bahkan sengketa pertanahan. Jika suatu sengketa telah diselesaikan dengan damai di peradilan adat dan kemudian sengketa yang sama diajukan ke pengadilan (sesuai dengan jenis perkara) apakah putusan yang telah dibuat di peradilan adat itu bisa dijadikan alat bukti?

Intisari Jawaban
Selain aspek historis dan sosiologis, secara yuridis formal penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di Gampong Aceh telah memiliki payung hukum yang cukup tegas dan kuat. Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dinyatakan terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat.
 
Setiap perkara yang telah diselesaikan melalui lembaga Peradilan Adat Gampong di Aceh tidak lagi dapat diproses di peradilan umum maupun peradilan lainnya, sebab Putusan Putusan Peradilan Adat Gampong di Aceh bersifat final dan mengikat. Meski demikian, jika dalam praktiknya terdapat perkara yang telah diselesaikan di Peradilan Adat Gampong kemudian diproses kembali di lingkungan peradilan lainnya, maka Putusan Peradilan Adat sebelumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.