Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?

Bacaan 7 Menit
Memviralkan Fakta di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik?
Pertanyaan

Jika dilihat dari kasus Buni Yani dan Baiq Nuril, keduanya terjerat hukum berdasarkan aturan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Padahal isi konten yang mereka buat memang menggambarkan terjadinya suatu tindak pidana. Apakah itu bisa termasuk unsur pidana dan terjerat pidana? Apabila isi konten yang disebarkan tersebut bukan hoax atau memang asli terjadi, apakah ada perlindungan hukum bagi pelaku pencemaran nama baik?

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan perubahannya merupakan delik aduan absolut, sehingga agar perbuatan pencemaran nama baik tersebut dapat diproses secara hukum, harus ada pengaduan dari korban secara langsung.

Namun, berdasarkan pedoman implementasi UU ITE yang diterbitkan bersama oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika muatan yang didistribusikan merupakan sebuah kenyataan, maka perbuatan tersebut bukan delik pidana berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Lalu, bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa dan korban dalam kasus pencemaran nama baik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.