Selasa, 29 October 2019

Urutan Penerbitan Surat Peringatan bagi Karyawan

Urutan Penerbitan Surat Peringatan bagi Karyawan

Pertanyaan

Saya telah mendapat SP2 dari perusahaan. Di sana tertera bila melakukan pelanggaran lagi, saya akan terkena SP3 tanpa syarat apapun. Adapun pelanggaran saya adalah tidak masuk karena sakit selama dua hari dalam seminggu dan berlangsung dua minggu. Yang ingin saya tanyakan, apakah PHK tanpa syarat apapun itu boleh diterapkan? Perusahaan kami saat ini tidak memiliki peraturan perusahaan yang masih berlaku dan telah disahkan Disnaker. Saya sendiri telah bekerja selama sembilan tahun lebih dan telah mencapai titik jenuh, karena bos saya tidak merealisasikan janjinya tentang bonus. Semua hanya ucapan karena tidak pernah dituangkan secara tertulis. Saya pun tidak memiliki perjanjian kerja bersama setelah menjadi pegawai tetap. Peraturan yang berlaku hanya secara internal dan menekan karyawan. Terima kasih banyak.

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menguraikan bahwa surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan mulai dari surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, serta surat peringatan ketiga dan terakhir. Masa berlaku masing-masing surat peringatan selama enam bulan. Akan tetapi, surat peringatan juga dapat diterbitkan tidak berturut-turut apabila telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua