Kamis, 10 Oktober 2019

Ketentuan Mutasi Pekerja Antar Entitas Perusahaan

Ketentuan Mutasi Pekerja Antar Entitas Perusahaan

Pertanyaan

Saya adalah karyawan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) di industri hulu migas. Perusahaan kami mempunyai beberapa entitas sesuai dengan wilayah kerja yang dikelola perusahaan. Nama entitas biasanya terdiri dari nama induk perusahaan dan diikuti oleh nama wilayah kerja. Pada awal kontrak kerja kami berada di entitas A dan setelah sekian tahun produksi migas di entitas A dinyatakan berhenti beroperasi karena cadangan migas sudah habis. Perusahaan berencana memindahkan karyawan dari entitas A ke entitas B dengan melanjutkan masa kerja, di saat entitas B juga telah merekrut karyawan baru. Pertanyaan saya adalah, ketika karyawan lama dipindahkan ke entitas B, apakah kami berhak untuk memilih memperoleh uang pesangon dan kembali bekerja di entitas B dengan masa kerja nol tahun atau harus tunduk pada rencana perusahaan di atas? Terima kasih atas penjelasannya.

Intisari Jawaban

Pada dasarnya, apabila dalam perjanjian kerja terdapat ketentuan mengenai mutasi pekerja/buruh dari satu entitas ke entitas lainnya, maka pekerja/buruh wajib pindah dari entitas A ke entitas B dengan melanjutkan masa kerja tanpa berhak atas uang pesangon. Namun apabila dalam perjanjian kerja tidak diatur mengenai mutasi, maka perkerja memiliki dua pilihan, yaitu menerima keputusan mutasi atau menolak keputusan mutasi.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua