Selasa, 08 October 2019

Bisakah Rekening Dana Float Dibuat Atas Nama Direktur Utama?

Bisakah Rekening Dana Float Dibuat Atas Nama Direktur Utama?

Pertanyaan

Dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik diatur bahwa bagi Penerbit yang merupakan Lembaga Selain Bank wajib menempatkan Dana Float paling sedikit 30% dari Dana Float di giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4. Kemudian pertanyaan saya, apakah boleh rekening giro tersebut tidak menggunakan atas nama PT, melainkan atas nama Direktur Utama yang juga merupakan pemegang saham PT tersebut?

Intisari Jawaban

Terhadap harta kekayaan perusahaan atau dalam hal ini berupa Perseroan Terbatas (PT), maka berlaku prinsip “pertanggungjawaban terbatas” yang menegaskan adanya pemisahan personalitas perseroan dengan pemilik atau pemegang saham. Di sisi lain, penempatan Dana Float yang Anda maksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik adalah penempatan pada rekening yang dibuat terpisah dari rekening operasional Penerbit. Dana Float yang ditempatkan terpisah tersebut merupakan Dana Float yang masih merupakan kewajiban jangka pendek dari perusahaan. Pemisahan rekening tersebut sehubungan dengan larangan Dana Float untuk penggunaan kepentingan lain. Lantas, bagaimana bunyi ketentuan selengkapnya?

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua