Kamis, 31 October 2019

Penyelesaian Perselisihan PHK bagi Pekerja Yayasan Asing

Penyelesaian Perselisihan PHK bagi Pekerja Yayasan Asing

Pertanyaan

Saya adalah pekerja suatu yayasan nirlaba asing. Pada kontrak yang tercantum saya disebut sebagai konsultan. Akan tetapi saya bekerja selayaknya pegawai, dengan jam masuk dan jam pulang tertentu. Pada saat saya menandatangani kontrak tersebut, disebutkan bahwa kontrak tunduk pada hukum negara si pemberi kontrak. Padahal tempat/lokasi pekerjaan saya di Indonesia dan saya menandatangani kontrak di Indonesia. Apakah memungkinkan saya untuk membawa masalah pemberhentian kontrak saya tersebut dengan hukum Indonesia? Dan apakah saya juga bisa mendapatkan hak PKWT sesuai hukum di Indonesia. Sebagai catatan organisasi tersebut tidak mempunyai kantor resmi di Indonesia. Terima kasih dan mohon sarannya dari sisi hukum.

Intisari Jawaban

Pemberhentian kerja seorang pekerja bagi yayasan asing dapat dikategorikan sebagai perselisihan hak dan/atau perselisihan pemutusan hubungan kerja. Pekerja yang dirugikan atas tindakan yayasan tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengacu pada hukum tempat kontrak tersebut dilaksanakan (lex loci solutionis), yaitu di Indonesia. Hal ini sekalipun di dalam kontrak terdapat klausul yang menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tunduk pada hukum negara asal yayasan asing tersebut.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua