Kamis, 17 October 2019

Apakah Kepolisian Berhak Menerima Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas?

Apakah Kepolisian Berhak Menerima Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas?

Pertanyaan

Saya selaku sopir truk karena sesuatu hal mengalami kecelakaan, sehingga menabrak tugu taman/bangunan milik pemerintah, kemudian saya mengganti kerugian atau membangunkan kembali tugu/bangunan tersebut. Apakah ada pasal yang menyatakan bahwa saya harus membayar kepada polisi/satlantas sebagai ganti rugi? Jika memang harus membayar, berapa nominalnya?

Intisari Jawaban

Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan rusaknya kendaraan dan/atau barang, maka kecelakaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas ringan. Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab, karena kelalaiannya atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nominal ganti rugi akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan sebagai pidana tambahan atau berdasarkan kesepakatan damai.
 
Pihak ketiga yang dimaksud adalah orang yang berada di luar kendaraan bermotor atau instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan serta sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, seperti Dinas Perhubungan setempat, sehingga pihak Kepolisian maupun satuan lalu lintas (satlantas) sebagaimana yang Anda maksud tidak berhak menerima ganti rugi jika Anda merusak jalan dan sarana prasarananya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua