KLINIK

Rabu, 30 October 2019

‘Nasib’ Kelanjutan Wewenang Delegasi Ketika Pejabat Berganti

https://images.hukumonline.com/frontend/lt5d440231bcb5a/lt5d5379baa4954.jpg
Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H.
Kenegaraan
Si Pokrol
‘Nasib’ Kelanjutan Wewenang Delegasi Ketika Pejabat Berganti

Pertanyaan

Apakah wewenang delegasi dapat dilanjutkan pelaksanaannya pada penerima delegasi, meskipun pemberi delegasi sudah digantikan jabatannya oleh orang lain? Apakah wewenang delegasi dapat dilimpahkan oleh penerimanya kepada orang lain? Lalu, apakah wewenang mandat juga dapat dilimpahkan kepada orang lain?

Intisari Jawaban

Sebuah kewenangan yang didelegasikan kepada sebuah badan atau pejabat tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, namun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memungkinkan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi mensubdelegasikan tindakan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan lain dengan ketentuan:
  1. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan;
  2. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
  3. paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan satu tingkat di bawahnya.
 
Lalu, apakah hal yang sama dapat dilakukan ketika menyangkut wewenang yang berupa mandat? Penjelasan selengkapnya dapat diklik pada ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

MESIN PENCARIAN

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H.
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua