Jumat, 13 Desember 2019

Apakah Polisi Berwenang Memeriksa Handphone Pelanggar Lalu Lintas?

Apakah Polisi Berwenang Memeriksa Handphone Pelanggar Lalu Lintas?

Pertanyaan

Teman saya melanggar lalu lintas, dengan tidak membawa surat menyurat kendaraan dan tidak pakai helm. Ia diberhentikan oleh polisi Sabhara yang lagi patroli. Teman saya tidak memiliki kelengkapan surat menyurat, termasuk identitas diri (KTP). Lalu teman saya diambil handphone-nya untuk menghubungi keluarga. Si polisi dengan agak memaksa meminta handphone temen saya itu untuk diperiksa dengan alasan dia dilindungi undang-undang. Yang mau saya tanyakan, bolehkah polisi tersebut memeriksa handphone temen saya itu? Dan polisi yg bukan Polantas, apakah punya hak untuk menyetop pelanggar lalu lintas? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mewajibkan setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan untuk dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut untuk sepeda motor termasuk helm standar nasional Indonesia. Apabila seseorang tertangkap tangan tidak menggunakan helm, maka petugas kepolisian dapat melakukan pemeriksaan kendaraan secara insidental.
 
Atas pelanggaran tersebut, pihak kepolisian akan menerbitkan surat tilang dan melakukan penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), maupun kendaraan bermotor. Jika pelanggar tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut dan tidak pula memiliki identitas diri, maka pihak kepolisian dapat menelusuri status pelanggar dan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan pemeriksaan ponsel atau handphone, atas kemungkinan kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua