Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM

Bacaan 7 Menit
Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM
Pertanyaan
Penggusuran demi pembangunan masih terus dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini. Apakah penggusuran, apalagi tanpa ganti kerugian, terhadap permukiman padat dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM?
Intisari Jawaban
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menerangkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperbolehkan asalkan dengan disertai ganti kerugian yang layak pada pihak yang berhak.
 
Jika ganti kerugian tidak dilakukan, maka pengadaan tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai penggusuran paksa. Berdasarkan Commission on Human Rights Resolution 1993/77 merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Lalu, bagaimana langkah hukum dalam “melawan” penggusuran paksa?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.