Kamis, 28 November 2019

Bentuk Kerja Sama Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan

Bentuk Kerja Sama Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan

Pertanyaan

Apakah pihak Perum Perhutani diperbolehkan membuat MoU dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), yang kemudian menjadi dasar bagi KTH untuk melakukan pengukuran dan pematokan? Padahal di sisi lain, KTH itu sendiri belum mengantongi SK dari KLHK.

Intisari Jawaban

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara mendorong Perusahaan Umum Kehutanan Negara (“Perum Perhutani”) untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan. Salah satu bentuknya adalah melalui pengusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada wilayah hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani dan kemitraan dengan Perum Perhutani.
 
Di sisi lain, keberadaan Kelompok Tani Hutan (“KTH”) pada dasarnya tidak membutuhkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KTH hanya diwajibkan untuk memiliki nomor registrasi yang diterbitkan dinas provinsi setempat yang mengurus penyuluhan kehutanan.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Arasy Pradana A. Azis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 2015 dengan peminatan Hukum Tata Negara dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua