Bentuk Kerja Sama Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan

Bacaan 10 Menit
Bentuk Kerja Sama Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan
Pertanyaan
Apakah pihak Perum Perhutani diperbolehkan membuat MoU dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), yang kemudian menjadi dasar bagi KTH untuk melakukan pengukuran dan pematokan? Padahal di sisi lain, KTH itu sendiri belum mengantongi SK dari KLHK.
Intisari Jawaban
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara mendorong Perusahaan Umum Kehutanan Negara (“Perum Perhutani”) untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan. Salah satu bentuknya adalah melalui pengusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada wilayah hutan lindung yang dikelola Perum Perhutani dan kemitraan dengan Perum Perhutani.
 
Di sisi lain, keberadaan Kelompok Tani Hutan (“KTH”) pada dasarnya tidak membutuhkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KTH hanya diwajibkan untuk memiliki nomor registrasi yang diterbitkan dinas provinsi setempat yang mengurus penyuluhan kehutanan.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda simak pada ulasan di bawah ini.