Dugaan Monopoli dalam Pengiriman Berkas CPNS

Bacaan 5 Menit
Dugaan Monopoli dalam Pengiriman Berkas CPNS
Pertanyaan
Apakah hak eksklusif yg diberikan oleh pemerintah kepada PT. Pos Indonesia melanggar UU No. 5 tahun 1999? Seperti yg kita ketahui, pemerintah membuka lowongan CPNS pada tahun 2019. Salah satu yang menjadi syarat dalam penerimaan tersebut adalah berkas fisik harus dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia. Padahal masih banyak penyedia jasa sejenis. Terima kasih.
Intisari Jawaban
Pemberian hak eksklusif oleh pemerintah kepada PT. Pos Indonesia berpotensi melanggar ketentuan Pasal  19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang pelaku usaha melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
 
Namun demikian, karena pemerintah dalam pembukaan dan proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil tidak memenuhi kategori sebagai pelaku usaha, tindakan pemberian hak eksklusif kepada PT. Pos Indonesia oleh pemerintah tidak melanggar hukum persaingan usaha.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.