Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Lambang Daerah
Pengertian dari lambang daerah menurut Pasal 1 angka 4
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (“PP 77/2007”) adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”). Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam NKRI.
[1]
Lambang daerah ini meliputi:
[2]logo;
bendera;
bendera jabatan kepala daerah; dan
himne.
Kami mengasumsikan lambang daerah yang Anda maksud berupa logo. Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.
[3]
Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain.
[4] Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah.
[5]
Lebih lanjut, desain logo dan bendera daerah pun tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam NKRI.
[6]
Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini, misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di provinsi Maluku.
[7]
Sementara itu, ditegaskan dalam Pasal 4 PP 77/2007 bahwa lambang daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah. Selain itu, Pasal 5 PP 77/2007 menerangkan lambang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah (“perda”).
Menurut hemat kami, logo daerah seharusnya tidak hanya mencerminkan salah satu sub suku yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, logo tersebut hendaknya menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut yang mengedepankan persatuan dalam NKRI, dan sejatinya merupakan pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah.
Pembentukan Perda
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.
Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
rapat dengar pendapat umum;
kunjungan kerja;
sosialisasi; dan/atau
seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD.
Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Berdasarkan kronologis pertanyaan Anda, maka Anda sudah berusaha berperan aktif memberikan masukan mengenai pembentukan perda kabupaten di daerah Anda. Namun, apabila setelah perda resmi ditetapkan dan masih ada keberatan, Anda dapat mengajukan permohonan pengujian perda kabupaten tersebut kepada Mahkamah Agung.
Pembatalan Perda
Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung yang seharusnya memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu, dalam hal ini, perda kabupaten/kota (hal. 205 Putusan MK).
Dengan demikian, Anda dapat mengajukan permohonan pengujian perda kabupaten yang nantinya dapat dibatalkan Mahkamah Agung apabila, salah satunya, perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu meliputi:
[8]terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
Jika memang logo daerah yang ditetapkan melalui perda tersebut mengganggu kerukunan, ketertiban, atau merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu di daerah Anda, maka berdasarkan permohonan pengujian tersebut, Mahkamah Agung dapat membatalkan perda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
[3] Pasal 6 ayat (2) PP 77/2007
[4] Pasal 6 ayat (3) PP 77/2007
[5] Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PP 77/2007
[6] Pasal 6 ayat (4) PP 77/2007
[7] Penjelasan Pasal 6 ayat (4) PP 77/2007
[8] Pasal 250 ayat (2) UU 23/2014
