Senin, 02 December 2019

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Distribusi Eksklusif

Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Distribusi Eksklusif

Pertanyaan

Jika saya membeli produk resmi dan asli dari luar negeri melalui distributornya di negara X, kemudian saya jual kembali di indonesia, apakah bisa dikatakan melanggar Pasal 100 ayat (1) UU 20/2016 tentang Merek? Saya memasukkan barang ini resmi ke Indonesia, tapi distributor di Indonesia mengatakan saya melanggar undang-undang ini. Setahu saya undang-undang ini digunakan apabila seseorang menggunakan merek palsu. Distributor di Indonesia juga mengancam akan melapor ke polisi. Apakah ini benar? Terima kasih.

Intisari Jawaban

Seseorang yang menjual produk dari luar negeri sebagai distributor tidak resmi pada dasarnya tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun demikian, terdapat indikasi pelanggaran hak distribusi eksklusif yang diatur Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dan perubahannya. Atas pelanggaran itu, si penjual dapat dikenakan sanksi administratif atau digugat secara perdata.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : IPAS Institute
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Intellectual Property Advisory Services (IPAS) Institute
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua