Jumat, 20 Desember 2019

Kewajiban Pelaporan Perusahaan Penghasil Limbah B3

Kewajiban Pelaporan Perusahaan Penghasil Limbah B3

Pertanyaan

Adakah batasan jumlah maupun jenis limbah B3 yang dimaksud dalam Permen LHK No P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3? Apakah penyimpanan limbah B3 dalam jumlah sedikit pun harus melakukan laporan program kedaruratan tersebut? Apabila iya, apakah pelaporan tersebut dilakukan berkala atau hanya sekali? Di mana pengaturan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan pelaporan kedaruratan limbah B3 tersebut diatur?

Intisari Jawaban

Sepanjang penelusuran kami, istilah “laporan” yang Anda tanyakan wajib dilaksanakan jika perusahaan Anda merupakan penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“B3”) dan/atau ketika perusahaan Anda melakukan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3.
 
Laporan penyimpanan limbah B3 yang harus disampaikan paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan sejak izin pengelolaan limbah B3 diterbitkan. Laporan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3 dilakukan apabila terjadi penanggulangan pengelolaan B3.
 
Di sisi lain, jumlah maupun jenis limbah B3 dapat Anda lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan lampirannya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua