Senin, 27 January 2020

Dapatkah di-PHK karena Dituduh Menggelapkan Uang Perusahaan?

Dapatkah di-PHK karena Dituduh Menggelapkan Uang Perusahaan?

Pertanyaan

Teman saya dipecat perusahaannya. Dalam surat PHK, alasannya karena merugikan perusahaan (korupsi) yang dikasuskan enam tahun yang lalu. Hal ini sekalipun tidak terbukti atau tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia korupsi. Apakah perusahaan ini bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 311 KUHP, dengan pertanggungjawaban pada perusahaannya? Bisakah dituntut kerugian imateriel atas fitnah tersebut?

Intisari Jawaban

Seiring dengan dihapuskannya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, pemutusan hubungan kerja (“PHK”) yang dilakukan hanya berdasarkan pada tuduhan korupsi tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan hukum.
 
Namun, tuntutan ganti kerugian imateriel terhadap dugaan fitnah yang berujung pada PHK tersebut akan sangat sulit dikabulkan. Pertama, kerugian imateriel sulit diukur dengan uang dan sangat tergantung dengan kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Kedua, sulit untuk menentukan berapa nilai ekonomis suatu martabat/nama baik seseorang.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua