Kamis, 02 Januari 2020

Pengangkatan dan Periodesasi Direksi dan Komisaris PDAM

Pengangkatan dan Periodesasi Direksi dan Komisaris PDAM

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang struktur/manajemen PDAM: Berapa lama masa jabatan Direktur PDAM? Apa landasan hukum pengangkatan Direktur PDAM? Bolehkah seorang yang telah menjabat 2 periode sebagai Direktur PDAM dapat diangkat kembali menjadi Direktur PDAM? Apakah jabatan Komisaris/Dewan Pengawas PDAM dapat dijabat oleh orang yang sama selama 3 periode berturut-turut?

Intisari Jawaban

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (“PDAM”) menjabat paling lama 5 tahun dan diangkat oleh keputusan kepala daerah jika berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham jika berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah. Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga jika memenuhi persyaratan tertentu.
 
Sedangkan, komisaris/dewan pengawas PDAM menjabat maksimal dua periode. Khusus untuk pengangkatan direksi, dewan pengawas, komisaris yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dikecualikan dari batasan periodesasi masa jabatan sebelumnya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua