Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Tindak Pidana Terorisme
Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 disebutkan tentang pengertian terorisme:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Tindak pidana terorisme selanjutnya diatur dalam pasal-pasal berikut yang terkandung dalam Bab III tentang Tindak Pidana Terorisme Perppu 1/2002, termasuk yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, yang memberi bantuan terhadap pelaku, dan sebagainya.
Alat Bukti Tindak Pidana Terorisme
Menurut hemat kami, alat bukti merupakan dasar penegakan hukum dalam hukum pidana. Hampir semua tindakan yang dilakukan Kepolisian didasarkan pada alat bukti, seperti dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan juga menjadikan seseorang sebagai tersangka, harus didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan untuk mencari alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana.
Alat bukti yang sah ialah:
Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;
Petunjuk;
Keterangan terdakwa.
Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Patut diperhatikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memutus bahwa frasa “alat bukti keterangan saksi” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai, termasuk pula, “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” (hal. 92).
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Kemudian, aturan hukum tentang tindak pidana terorisme menyebutkan pula bahwa video dapat dijadikan alat bukti tersendiri dalam proses hukum terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 Perppu 1/2002:
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
tulisan, suara, atau gambar;
peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Terkait kedudukan video sebagai alat bukti petunjuk, baiknya dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d UU 8/1981 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 188 UU 8/1981:
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
Keterangan saksi;
Surat;
Keterangan terdakwa.
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian (hal. 52) juga menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Dari frasa “adanya persesuaian” dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
Pasal 1 angka 1 UU 19/2016
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 5 UU ITE
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Patut diperhatikan bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, khususnya, frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU 19/2016.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, video merupakan informasi elektronik dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, yakni bukti petunjuk.
Sedangkan, kriteria rekaman video yang bisa dijadikan alat bukti dalam tindak pidana terorisme adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 188 UU 8/1981, yaitu memiliki kekuatan pembuktian, karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Untuk menjadikan rekaman video sebagai alat bukti, rekaman video tersebut harus berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, tentunya dalam konteks tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Terorisme Perppu 1/2002.
Selain itu, video termasuk pula sebagai alat bukti digital dan ada 5 aturan umum dalam pembuktian alat bukti digital menurut Rohit Tamma, et.al dalam bukunya Practical Mobile Forensics (Third Edition) (hal. 28):
Cara pengumpulannya dilakukan sesuai dengan hukum (admissible);
Tingkat keasliannya terjaga (authentic);
Dapat merefleksikan keseluruhan kejadian (complete);
Alat dan metodologi yang dipergunakan dalam proses pengumpulan harus sesuai dengan standar (reliable); dan
Alat bukti yang disajikan haruslah jelas, mudah dimengerti dan dapat dipercaya (believable).
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Eddy O. S. Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012;
Rohit Tamma, et.al. Practical Mobile Forensics (Third Edition). Birmingham: Packt Publishing, 2019.
