Kamis, 09 January 2020

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Menyiarkan Rekaman Orang yang Kena Sweeping Polisi Tanpa Izinnya

Pertanyaan

Apa dasar hukum jika sebuah stasiun televisi yang bekerja sama dengan aparat pemerintah melakukan sweeping dan merekam dengan alasan menjaga ketertiban umum? Tetapi tidak ada penahanan dan justru melarang orang yang diperiksa untuk membaca surat tugasnya. Apa hukumnya pula jika rekaman tersebut ditayangkan tanpa izin orang yang mereka rekam?

Intisari Jawaban

Tindakan sweeping yang Anda maksud merupakan aksi penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat oleh Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap orang yang menjadi objek sweeping kepolisian berhak untuk menanyakan surat perintah tugas yang diberikan kepada anggota Polri yang bersangkutan.
 
Selain itu, setiap lembaga penyiaran, termasuk siaran di televisi, wajib menaati Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) 2012, yang salah satunya, mewajibkan lembaga penyiaran memperoleh persetujuan dari narasumber sebelum materi program siaran disiarkan di televisi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua