Kamis, 20 February 2020

Dapatkah Menarik Kembali Tanda Tangan Perjanjian karena di Bawah Tekanan?

Dapatkah Menarik Kembali Tanda Tangan Perjanjian karena di Bawah Tekanan?

Pertanyaan

Saya seorang karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai perwakilan karyawan (tidak ada SK dan tidak ada surat kuasa penunjukan). Saya telah menandatangani sebuah kesepakatan bersama yang bermeterai. Dalam penandatanganan surat tersebut, saya di bawah tekanan dan paksaan (tidak ada bukti tapi ada saksi). Bolehkah saya menarik tanda tangan saya dalam surat kesepakatan tersebut? Dengan dasar saya tidak mempunyai SK atau surat kuasa penunjukan sebagai perwakilan karyawan. Apakah itu melanggar hukum?

Intisari Jawaban

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan secara tertulis, lisan, maupun secara diam-diam. Jika si pemberi kuasa memberikan kuasa untuk mewakili kepentingan orang lain (bukan kepentingan si pemberi kuasa), maka kuasa tersebut tidaklah sah.
 
Apabila seseorang mengadakan perjanjian dengan dasar paksaan (dwang), maka ‘kesepakatan’ yang merupakan syarat sah perjanjian dianggap tidak pernah terjadi. Sebagai akibat hukum dari dilanggarnya syarat tersebut, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (voidable).
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua