Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 24 Januari 2020.

KLINIK TERKAIT

Dosen Cabuli Mahasiswi, Ini Jerat Hukumnya

31 Okt 2023

Jika Mahasiswa Diberhentikan Studi Tanpa SK Rektor

22 Jul 2019

Corporate Social Responsibility dalam Bentuk Pemberian Beasiswa

01 Agt 2017

Hak Kekayaan Intelektual Mahasiswa Atas Karya Ilmiah yang Dibuatnya

29 Des 2016

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai bolehkah kampus skorsing mahasiswa tanpa surat peringatan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu bagaimana mekanisme perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Demikian yang diatur menurut Pasal 8 ayat (1) UU 12/2012.

Hal ini dilakukan oleh sivitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.[1]

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi[2].

Kebebasan akademik tersebut merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.[3]

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik.[4]

Adanya kode etik, menurut hemat kami, termasuk dalam penerapan kewajiban mahasiswa untuk menjaga etika dalam penyelenggaraan pendidikan melalui norma yang diatur oleh perguruan tinggi.

Kode Etik Mahasiswa 

Lebih lanjut, menurut Pasal 22 ayat (1) PP 4/2014, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Otonomi tersebut terdiri atas:[5]

1. otonomi di bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. pendidikan;
2. penelitian; dan
3. pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. otonomi di bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

1. organisasi;
2. keuangan;
3. kemahasiswaan;
4. ketenagaan; dan
5. sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas otonomi tersebut, menurut hemat kami, masing-masing perguruan tinggi tentu memiliki peraturan tersendiri, seperti yang mengatur secara khusus mengenai kode etik mahasiswa.

Namun sebelumnya, Anda kurang memberikan keterangan jelas tentang perbuatan apa yang dilakukan mahasiswa tersebut saat ujian sehingga kampus memutuskan untuk memberikan sanksi skorsing kepada mahasiswanya. Hal ini berpengaruh pada penjatuhan sanksi apa yang tepat dan apakah perlu diawali dengan surat peringatan/teguran terlebih dahulu atau tidak.

Sebagai contoh, mahasiswa kampus UB dalam Pasal 7  Kode Etik Mahasiswa UB mengatur tentang etika dalam mengikuti ujian sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan universitas/ fakultas;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris universitas, seperti meja, kursi, dinding dengan iktikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 20 huruf a Kode Etik Mahasiswa UB menyebutkan bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas masing-masing. Rektor dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran kode etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran kode etik.[6]

Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari universitas. Setiap pelanggar diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan tertulis pelanggaran disampaikan oleh pimpinan fakultas masing-masing.[7]

Contoh lainnya, mahasiswa kampus UNPAD dalam Pasal 22 Kode Etik Mahasiswa UNPAD, disebutkan bahwa mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi etik atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau gabungan di antaranya.

Sanksi yang dikenakan terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, dan sanksi khusus.[8] Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran, dan fakta-fakta lain.[9]

Berdasarkan Pasal 27 Kode Etik Mahasiswa UNPAD, dijelaskan beberapa sanksi berikut:

1. Sanksi ringan dikeluarkan oleh kepala program studi berupa teguran lisan atau peringatan tertulis. 
2. Sanksi sedang dikeluarkan oleh dekan berupa peringatan keras secara tertulis dan/atau tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.
3. Sanksi berat dikeluarkan oleh rektor berupa dianjurkan untuk pindah studi ke perguruan tinggi lain atau diputus-studikan (drop out).  
4. Sanksi khusus dijatuhkan untuk pelanggaran plagiat yang tercantum dalam Permendikbudristek 39/2021.

Jika perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan mahasiswa di pertanyaan Anda misalnya berupa melanggar norma kejujuran ilmiah saat sedang mengikuti ujian, maka menurut Kode Etik Mahasiswa UNPAD, sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut adalah sanksi sedang yang bisa diawali dengan surat peringatan keras atau langsung diskors tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.[10]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian skorsing tanpa adanya surat peringatan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dapat saja terjadi, bergantung pada kode etik mahasiswa yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

Oleh karenanya, kami menyarankan kepada Anda untuk menilik kembali kode etik mahasiswa yang berlaku di perguruan tinggi Anda yang berkenaan dengan jenis pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban kami mengenai bolehkah kampus skorsing mahasiswa tanpa surat peringatan. Semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Referensi:

1. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 328/PER/2011 tentang Kode Etik Mahasiswa, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.00 WIB;
2. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran, diakses pada 7 Maret 2022, pukul 17.00 WIB.