Rabu, 29 January 2020

Dugaan Pemalsuan MoU yang Dibuat Ketua Pembina Yayasan

Dugaan Pemalsuan MoU yang Dibuat Ketua Pembina Yayasan

Pertanyaan

Bagaimana status hukumnya apabila terjadi MoU antara yayasan (diwakili oleh ketua pembina) dengan pihak lain, namun pihak-pihak dari yayasan tidak mengetahui sama sekali terjadinya MoU ini? Selanjutnya, setelah pihak-pihak yayasan mengetahui adanya MoU tersebut, lalu muncul MoU yang kedua dengan isi yang berbeda, tetapi dengan tanggal dan nomor MoU yang sama. MoU manakah yang berlaku atau secara hukum dapatkah diidentifikasikan sebagai tindak pidana?

Intisari Jawaban

Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (“MoU”) pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak. MoU bukan merupakan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali memenuhi syarat sahnya perjanjian. Para pihak pun bebas menentukan MoU mana yang berlaku jika ada dua MoU yang dibuat sepanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
 
Selain itu, pada prinsipnya, organ yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan adalah pengurus. Namun dalam hal tertentu dan jika ditegaskan pada anggaran dasar, kewenangan pengurus dapat dilaksanakan pihak lain, seperti ketua pembina yayasan. Jika memang ketua pembina yayasan bukan merupakan pihak yang berwenang, maka MoU yang berkedudukan sebagai perjanjian dapat dibatalkan.
 
Adanya MoU ganda juga berpotensi sebagai indikasi adanya tindak pidana. Tindak pidana apakah itu?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua