Rabu, 29 Januari 2020

Pengenaan PBB dan Retribusi terhadap ‘Surat Ijo’ di Surabaya

Pengenaan PBB dan Retribusi terhadap ‘Surat Ijo’ di Surabaya

Pertanyaan

Saya mau bertanya: 1. Keluarga saya telah mendiami sebuah rumah yang berdiri di atas lahan ‘surat ijo’ di Surabaya selama lebih dari 30 tahun dengan rutin membayar PBB dan retribusi daerah. Apakah boleh kita mengajukan SHM/HGB atas lahan ‘surat ijo’ itu? 2. Bolehkah pihak Pemkot Surabaya mengenakan PBB dan retribusi daerah sekaligus atas satu objek pajak? 3. Saat ini terjadi sengketa. Pemkot akan menggusur kami dan mengambil alih lahan kami. Berapa persenkah kesempatan kami menang atas aksi penggusuran ini?

Intisari Jawaban

Izin Pemakaian Tanah (“IPT”) atau ‘surat ijo’ dapat diubah menjadi hak milik atau hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membayar sejumlah uang untuk pelepasan tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota Surabaya tersebut.
 
Selain itu, pajak bumi dan bangunan dan retribusi daerah dapat dikenakan terhadap satu objek sekaligus. IPT adalah salah satu dari objek retribusi jasa usaha. Selain itu, rumah dan tanah IPT tidak dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan perkotaan. Pajak dan retribusi adalah dua hal yang berbeda dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Sigar Aji Poerana mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Internasional.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua