Senin, 29 Juni 2020

Besaran PPN Ketika Sertifikat Rumah Baru Terbit Bertahun-tahun Kemudian

Besaran PPN Ketika Sertifikat Rumah Baru Terbit Bertahun-tahun Kemudian

Pertanyaan

Saya membeli rumah pada tahun 2012, tapi karena kelambatan developer, hingga saat ini sertifikat rumah/tanah belum selesai. Jika pada tahun 2020 ini sertifikat tanah diproses, mohon masukan terkait peraturan dan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya, apakah dihitung berdasarkan harga saat saya membeli rumah di tahun 2012? Atau harus mengikuti harga rumah di tahun 2020? Pada tahun 2012, harga rumah saya Rp254 juta, dan pada tahun 2020 jika mengikuti NJOP akan seharga lebih dari Rp600 juta. Mohon bantuan dan infonya.

Intisari Jawaban

Pajak pertambahan nilai dibebankan pada barang kena pajak, termasuk properti, seperti rumah/tanah. Pembebanan pajak ini terjadi ketika penyerahan barang kena pajak terjadi.
 
Sehingga, besaran pajak pertambahan nilai bergantung pada kapan pembayaran dan penerimaan rumah/tanah ini terjadi, apakah memang sejak awal telah lunas dan diterima oleh Anda selaku pembeli atau pembayaran dan penerimaan baru rampung pada tahun 2020.
 
Penjelasan lebih lanjut, dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000