Senin, 27 Januari 2020

Status Ikatan Dinas Jika Terjadi Penggabungan Perguruan Tinggi

Status Ikatan Dinas Jika Terjadi Penggabungan Perguruan Tinggi

Pertanyaan

Pada tahun 2010 saya bergabung sebagai tenaga pengajar pada suatu perguruan tinggi. Dua tahun kemudian, mereka memberikan saya beasiswa untuk melanjutkan studi dengan kontrak ikatan dinas. Isinya, saya diwajibkan untuk mengabdi pada perguruan tinggi tersebut selama 25 tahun. Jika mengundurkan diri di tengah masa ikatan dinas, saya harus membayar denda 25 kali lipat biaya studi yang telah dikeluarkan perguruan tinggi tersebut. Pada tahun 2016, perguruan tinggi tersebut mengalami penggabungan dengan beberapa perguruan tinggi lain. Apakah perjanjian tersebut tetap mengikat dan saya tetap berkewajiban mematuhinya?

Intisari Jawaban

Penggabungan suatu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain menyebabkan status hubungan kerja tenaga pengajar beralih ke perguruan tinggi hasil penggabungan. Di sisi lain, kontrak ikatan dinas yang telah disepakati sebelumnya tetap berlaku.
 
Jika tenaga pengajar memutuskan untuk tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja di perguruan tinggi hasil penggabungan, ia berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak, sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk membayar denda kepada perguruan tinggi sesuai ketentuan ikatan dinas.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua