Kamis, 27 February 2020

Masalah Hukum Waralaba yang Belum Terdaftar

Masalah Hukum Waralaba yang Belum Terdaftar

Pertanyaan

Saya pernah menawarkan lokasi bisnis restoran saya dengan sistem waralaba. Franchisor melakukan semua operasional, franchisee hanya cukup melakukan pendanaan di awal. Setiap harinya franchisor menyetorkan omzet ke rekening franchisee. Setiap akhir bulan segala pengeluaran akan ditagihkan kepada franchisee. Namun, ternyata waktu awal buka di lokasi tersebut omsetnya sangat sepi. Alhasil, franchisee saya meminta refund seluruh investasinya dan sekarang saya disomasi dengan tuduhan penipuan karena waralaba saya belum terdaftar. Tetapi di perjanjian yang saya berikan pada waktu itu berjudul perjanjian waralaba. Apakah ada sanksi pidana penipuan apabila menawarkan usaha waralaba yang belum terdaftar waralaba?

Intisari Jawaban

Pada prinsipnya, pemberi waralaba (franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba (franchisee). Namun di sisi lain, penerima waralaba juga wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Kedua hal ini dilakukan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
 
Apabila prosedur wajib tersebut tidak dipenuhi, perjanjian waralaba menjadi batal demi hukum. Pemberi waralaba berkewajiban untuk mengembalikan nominal investasi yang telah diberikan oleh penerima waralaba.
 
Adapun tuduhan penipuan lebih terkait pada ada tidaknya jaminan nilai keuntungan tertentu yang dijanjikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua