Rabu, 08 April 2020

Bolehkah Negara Merekayasa Perkawinan Warganya?

Bolehkah Negara Merekayasa Perkawinan Warganya?

Pertanyaan

Apakah rekayasa suatu perkawinan oleh satu pihak, misalnya pihak wanita yang didukung oleh suatu korporasi atau golongan, sah secara hukum alias legal, walaupun pihak pria tidak bersalah atau dalam status praduga tak bersalah? Sedangkan tujuan rekayasanya adalah untuk maksud jahat. Apa hal tersebut bisa dibuktikan oleh hukum dan bagaimana caranya? Jika negara yang melakukannya maka itu adalah hal yang wajar mengingat negara punya maksud dan tujuan tertentu dan itupun masih mempertimbangkan HAM. Tapi jika itu korporasi atau suatu golongan, apakah itu legal dan beretika?

Intisari Jawaban

Karena didahului oleh adanya akad atau perjanjian, perkawinan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga. Di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban untuk saling tolong menolong dari kedua belah pihak.
 
Perkawinan yang dipaksakan melanggar syarat subjektif suatu perjanjian, serta merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akibatnya, perkawinan tersebut “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik Klinik Hukum disediakan khusus bagi member Hukumonline untuk mengajukan persoalan atau permasalahan hukum yang dihadapi.
Jika Anda sudah menjadi member Hukumonline, silakan Login, atau klik Daftar untuk bergabung.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua

×

Belajar Hukum secara online
dari pengajar berkompeten
dengan biaya terjangkau.

Mulai dari:
Rp149.000