Bolehkah Negara Merekayasa Perkawinan Warganya?

Bacaan 5 Menit
Bolehkah Negara Merekayasa Perkawinan Warganya?
Pertanyaan
Apakah rekayasa suatu perkawinan oleh satu pihak, misalnya pihak wanita yang didukung oleh suatu korporasi atau golongan, sah secara hukum alias legal, walaupun pihak pria tidak bersalah atau dalam status praduga tak bersalah? Sedangkan tujuan rekayasanya adalah untuk maksud jahat. Apa hal tersebut bisa dibuktikan oleh hukum dan bagaimana caranya? Jika negara yang melakukannya maka itu adalah hal yang wajar mengingat negara punya maksud dan tujuan tertentu dan itupun masih mempertimbangkan HAM. Tapi jika itu korporasi atau suatu golongan, apakah itu legal dan beretika?
Intisari Jawaban
Karena didahului oleh adanya akad atau perjanjian, perkawinan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga. Di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban untuk saling tolong menolong dari kedua belah pihak.
 
Perkawinan yang dipaksakan melanggar syarat subjektif suatu perjanjian, serta merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akibatnya, perkawinan tersebut “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan.
 
Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.