Kamis, 27 February 2020

Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU

Tips Membuat Proposal Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU

Pertanyaan

Saya adalah In House Legal suatu perseroan terbatas yang sedang dalam proses kepailitan dan penundan kewajiban pembayaran utang. Mohon pencerahannya mengenai materi muatan proposal perdamaian yang kiranya dapat diterima oleh para kreditur. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terdapat satu proses hukum di mana debitur diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian untuk penjadwalan utang-utangnya terhadap sebagian atau seluruh krediturnya. Jika disetujui, tercipta suatu keadaan hukum baru atas utang-utang yang dimiliki oleh debitur tersebut.
 
Suatu rencana perdamaian setidak-tidaknya dapat memasukan hal-hal di bawah ini:
  1. keadaan usaha debitur saat ini;
  2. prospek kelangsungan usaha debitur;
  3. posisi neraca keuangan terbaru;
  4. aset disclosure; dan
  5. komitmen investor (jika ada).
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M. partner dari Adisuryo Dwinanto & Co. (ADCO Law). Rizky dikenal sebagai salah satu advokat terbaik dalam corporate commercial litigation, terutama dalam menangani kasus kepailitan dan PKPU. Selain itu, beliau telah memiliki banyak pengalaman dalam merepresentasikan klien dari berbagai macam industri untuk menangani PKPU, kepailitan, likuidasi, ketenagakerjaan dan hubungan perindustrian. Rizky meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pancasila di mana beliau mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik. Rizky juga mendapatkan gelar Magister untuk jurusan Manajemen dari PPM School of Management.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua